Awal tahun ini, Israel secara terbuka menuduh staf Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) memiliki hubungan langsung dengan Hamas dan Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober.

Anggota staf UNRWA melaporkan bahwa mereka disiksa oleh tentara Israel hingga mereka secara tidak benar mengakui bahwa mereka terlibat dalam operasi perlawanan Palestina.

Pada bulan Mei, Guterres mengungkapkan bahwa sejak awal perang, lebih dari 190 anggota staf PBB telah terbunuh di Gaza.

Israel Siap Bereaksi

Israel menjanjikan reaksi terhadap penetapan daftar hitam PBB, namun saat ini belum mengambil keputusan.

Pejabat tersebut mengatakan tindakan akan diambil terhadap lembaga dan personel.

Israel berjanji pada hari Kamis bahwa akan ada “reaksi” terhadap laporan PBB yang memasukkan negara Yahudi itu ke dalam daftar pelanggar hak asasi anak-anak terburuk dalam konflik bersenjata.

“Kami masih memperdebatkan hal ini,” kata seorang pejabat Israel. “Akan ada reaksinya.”

“Akan ada beberapa tindakan yang diambil terhadap beberapa badan dan mungkin personel PBB,” lanjut pejabat itu.

“Kami akan melakukan ini sambil memastikan bantuan kemanusiaan ke Gaza.”

Pada hari Selasa, PBB menerbitkan laporan tahunannya tentang anak-anak dalam konflik bersenjata (CAAC), yang untuk pertama kalinya memasukkan militer Israel, Hamas dan Jihad Islam Palestina ke dalam “daftar hitam” mereka.

Israel diyakini menjadi negara demokratis pertama yang masuk dalam daftar tersebut.

PBB memberi tahu Israel tentang keputusan tersebut minggu lalu, yang memicu kemarahan di Yerusalem.

Financial Times melaporkan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membahas sanksi yang luas terhadap berbagai badan PBB yang beroperasi di Israel, termasuk kemungkinan pengusiran staf.

“Ini masih dalam proses, jadi saya tidak ingin mengatakan sesuatu yang masih belum diputuskan,” kata pejabat Israel itu.