Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW – Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji akan melakukan gencatan senjata dan mengakhiri serangannya di Ukraina yang telah berlangsung selama dua warsa tepatnya sejak Februari 2022.

Kesepakatan tersebut dilontarkan dengan syarat presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bersedia menuruti 2 permintaan yang akan diajukan oleh Rusia.

Pertama Ukraina harus melepaskan empat wilayah yang diduduki Moskow yakni Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Lugansk, wilayah Kherson dan Zaporizhzhia.

Putin juga menuntut agar Ukraina mengakui empat kota di atas sebagai wilayah Rusia berdasarkan perjanjian internasional.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-842: Sanksi Baru Inggris untuk Rusia, Targetkan Armada Bayangan Putin

Tak hanya itu mengutip laporan Washington Post, dalam proposalnya Putin mendesak Ukraina untuk membatalkan niatnya bergabung menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Apabila pemerintahan Zelenskyy yang ada di Kiev menyetujui dua syarat tersebut, Putin berjanji pihaknya bakal segera memulai perundingan damai dan mengakhiri serangannya di Ukraina.

Pemimpin Rusia itu mengatakan dia tidak mengesampingkan mempertahankan kedaulatan Ukraina atas wilayah selatan Kherson dan Zaporizhzhia dengan syarat Rusia memiliki hubungan darat yang kuat dengan Krimea.

“Hari ini kami membuat proposal perdamaian yang konkrit dan nyata,” kata Putin, saat berbicara pada malam pertemuan puncak perdamaian besar di Swiss, yang diatur oleh Ukraina dan sekutunya.

“Segera setelah Kyiv menyatakan siap mengambil keputusan ini, mulai menarik pasukannya dari kawasan tersebut dan secara resmi menyatakan pembatalan rencananya untuk bergabung dengan NATO, kami akan segera, pada saat itu juga, memerintahkan gencatan senjata dan memulai negosiasi,” imbuh Putin.

Ukraina Tolak Syarat Damai Putin

Sementara itu merespon permintaan yang diajukan Putin, Ukraina menolak keras usulan Rusia.

Pejabat pemerintahan Kiev menegaskan pihaknya hanya akan menyetujui perdamaian jika Rusia menarik diri sepenuhnya dari wilayahnya yang diakui secara internasional, termasuk Krimea.

Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut rencana Putin “manipulatif”, “tidak masuk akal” dan dirancang untuk “menyesatkan komunitas internasional.

Lantaran syarat yang diajukan Putin hanya melemahkan upaya diplomatik yang bertujuan mencapai perdamaian yang adil, dan memecah kesatuan mayoritas dunia berdasarkan tujuan dan prinsip Piagam PBB.

Hal senada juga dilontarkan Mykhailo Podolyak, penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam cuitannya di X ia menyatakan usulan Putin adalah ‘standar agresor’, yang sudah sering terdengar.”

“Tidak ada hal baru dalam hal ini, tidak ada usulan perdamaian nyata dan tidak ada keinginan untuk mengakhiri perang. Namun ada keinginan untuk tidak membayar perang ini dan melanjutkannya dalam format baru. Itu semua palsu,” tulis Podolyak di X.

Para pendukung Ukraina dari Barat juga mengecam Rusia atas usulan tersebut. Di akhir pertemuan NATO di Brussels, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menentang keras permintaan damai Putin.

Ia menganggap usulan Putin yang meminta Ukraina melepaskan Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Lugansk, wilayah Kherson dan Zaporizhzhia. adalah tindakan ilegal.

“Dia tidak berhak mendikte Ukraina tentang apa yang harus mereka lakukan untuk mewujudkan perdamaian, Putin tidak bertindak dengan itikad baik,” ujar Austin.