Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, TEL AVIV – Pemerintahan Netanyahu dilaporkan telah membekukan izin kerja bagi sekitar 80.000 warga Palestina di yang tinggal di Tepi Barat yang saat ini tengah dikuasai Israel.

“Administrasi Sipil Israel, yang merupakan unit di Kementerian Pertahanan, telah mulai membekukan hampir 80.000 izin kerja untuk pekerja Palestina dari Tepi Barat,” ungkap pernyataan lembaga penyiaran publik Israel yang dikutip Palestine Chronicle.

Pembekukan izin kerja sebenarnya sudah dilakukan Israel sebelum perang di Gaza pecah, tercatat lebih dari 170.000 warga Palestina bekerja di Israel mengalami pemutusan izin secara sepihak, namun setelah Hamas melakukan serangan Israel semakin gencar memutus hubungan dengan pekerja Palestina.

Israel tidak mengizinkan pekerja Palestina melewati pos pemeriksaan kecuali telah mendapat izin. Larangan ini awalnya diberlakukan sebagai sanksi atas tindakan yang dilakukan Hamas dengan tujuan untuk menekan ekonomi Palestina.

Baca juga: Tentara Israel Nyatakan Jenin Jadi Zona Militer Tertutup: Jalanan Dibuldoser, IDF Serbu Tepi Barat

Akan tetapi aturan ini menjadi bumerang bagi Israel, larangan tersebut membuat pembangunan di kawasan perkotaan Israel terhambat di tengah banyaknya infrastruktur yang hancur akibat gempuran perang.

“Ada kekurangan di sektor tenaga kerja. Itu sebabnya kecepatan konstruksi per bangunan di Israel meningkat menjadi 34 bulan dari 30 bulan pada tahun 2021 dan 27 bulan pada tahun 2014,” kata Yehuda Morgenstern, direktur jenderal Kementerian Konstruksi dan Perumahan Israel.

Tak hanya itu imbas hilangnya pekerja Palestina di Israel, Kementerian Ekonomi mencatat sektor konstruksi, pertanian dan industri Israel mengalami kerugian bulanan sebesar 3 miliar shekel atau sekitar 840 juta dolar AS.

Israel Rekrut Buruh Ilegal

Untuk mencegah boncosnya perekonomian negara akibat hilangnya Israel berencana merekrut sekitar 70.000 pekerja asing asal Tiongkok, India, Sri Lanka dan sejumlah negara Asia lainnya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan tata kota yang hancur akibat gempuran perang.

“Israel tengah meningkatkan kuota pekerja konstruksi asing menjadi 70.000 dari sebelumnya hanya 50.000 yang akan disetujui oleh pemerintah dalam beberapa hari mendatang,” ujar Morgenstern.

Menurut pengumuman yang dikutip dari Alarabiya, ribuan buruh asing ini direkrut pasca pemerintah Israel melarang 80.000 pekerja konstruksi Palestina memasuki Israel buntut serangan Hamas terhadap Israel.

Sayangnya rekruitmen ini dilakukan tanpa menyertakan perjanjian bilateral dengan negara asal alias ilegal.

Pemerintah Israel belum memberikan komentar apapun terkait rekrutmen ilegal ini, namun dari informasi yang beredar perekrutan buruh ilegal dilakukan Israel untuk menekan pengeluaran negara di tengah gejolak perang.

Mengingat selama dua bulan terakhir kondisi ekonomi Tel Aviv dilaporkan goyah hingga utang Israel mendekati 8 miliar dolar AS imbas bengkaknya biaya operasi perang di Gaza.

Tak hanya itu serangan yang dilakukan tentara Israel juga memicu aksi boikot sejumlah negara hingga membuat sektor bisnis Israel berhenti beroperasi.

Direktur Jenderal Pelabuhan Eilat mengatakan, bahwa delapan puluh persen pendapatan pelabuhan telah menurun usai biaya pengiriman impor - ekspor melonjak akibat Yaman melarang kapal menyeberang ke Israel.

Tekanan ini yang menyebabkan Israel merugi hingga sepuluh setengah miliar shekel, atau sekitar 3 miliar dolar AS akibat terputusnya jalur Laut Merah dan Laut Arab.