TRIBUNNEWS.COM - Ukraina tidak akan menanggapi proposal gencatan senjata yang ditawarkan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Otoritas Ukraina beranggapan tawaran Putin itu bukan tawaran perdamaian melainkan ultimatum.

“Tidak akan ada kompromi mengenai kemerdekaan atau integritas wilayah,” ujar Andriy Yermak, kepala kantor kepresidenan Ukraina, kepada wartawan pada pertemuan puncak perdamaian Ukraina di Bürgenstock, Swiss, Sabtu (15/6/2024).

“Ultimatum tidak akan berhasil bagi Ukraina, dan rakyat kami telah membuktikannya di medan perang dalam dua tahun terakhir,” kata Yermak, dilansir POLITICO.

Sebelumnya pada hari Jumat (14/6/2024), Putin mengeluarkan proposal untuk mengakhiri perang dengan Ukraina, yang dimulai sejak Februari 2022 lalu.

Putin mengajukan syaratnya kepada Ukraina, yakni, Ukraina harus menyerahkan 4 wilayah yang dicaplok Ukraina, serta Ukraina harus berjanji tidak akan bergabung dengan NATO.

“Segera setelah Kyiv setuju untuk menarik diri sepenuhnya dari Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia dan memulai proses ini, kami siap untuk memulai negosiasi,” kata Putin pada hari Jumat.

Putin juga menuntut agar Barat mencabut semua sanksi terhadap Rusia, dan agar klaim Moskow atas wilayah Krimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson diakui secara internasional.

“Jika Kyiv dan Barat menolak, mereka akan bertanggung jawab penuh atas pertumpahan darah lebih lanjut,” kata Putin.

Ukraina pun menolak usulannya.

Konferensi perdamaian lantas digelar di Swiss pada 15-16 Juni 2024.

Baca juga: Putin Mau Damai jika Ukraina Jauhi NATO dan Rusia Rebut 4 Wilayah

Sejumlah negara hadir sedangkan Rusia tidak diundang.

Pada pertemuan tersebut, Ukraina berencana untuk berbicara dengan perwakilan dari 92 negara dan delapan organisasi internasional untuk menyusun rencana bersama tentang bagaimana mewujudkan formula perdamaian 10 langkah Ukraina, kata Yermak.

Meski Rusia dan China tidak hadir, Yermak tetap menyebut konferensi tersebut sebagai kemenangan karena banyaknya peserta dari seluruh benua di dunia, termasuk beberapa negara Afrika dan Global Selatan yang biasanya condong ke Rusia.

KTT kali ini hanya terfokus pada tiga dari 10 poin perdamaian, yakni keamanan nuklir dan pangan, kembalinya tawanan perang Ukraina dan anak-anak yang diculik oleh Rusia.

Namun Ukraina berencana untuk membahas 10 poin tersebut dengan para mitranya hingga konferensi perdamaian berikutnya, yang mungkin akan dihadiri oleh Rusia.

“Prinsip rencana bersama di masa depan akan didasarkan pada formula perdamaian tetapi kami sangat terbuka terhadap semua pendapat semua negara, yang menghormati hukum internasional,” kata Yermak.

“Ketika rencana bersama sudah siap, kami mencari kemungkinan untuk menyampaikannya ke Rusia,” kata Yermak.

“Itu bisa terjadi pada pertemuan puncak kedua.”

Tanggal pertemuan puncak perdamaian berikutnya belum ditentukan.

Zelensky mengecam Putin dan Rusia dalam pidatonya pada pembicaraan damai

Seperti dilansir The Independent, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk serangan dan invasi militer Rusia dalam pidatonya di konferensi perdamaian yang sedang digelar di Swiss.

“Putin telah merenggut nyawa ribuan rakyat kami untuk mengambil alih negara tetangga."

"Saya tidak menginginkan ini (terjadi) kepada siapa pun."

"Saya berharap semua orang di dunia, setiap anak, dan keluarga hidup tanpa perang."

"Saya ingin ini untuk semua warga Ukraina."

Baca juga: Rasionalkah Skenario Vladimir Putin Akhiri Perang Ukraina?

"Ukraina mempunyai hak atas perdamaian."

"Sama seperti kalian semua,” kata Zelansky, Sabtu (15/6/2024) malam waktu setempat.

Zelansky juga menyinggung ketidakhadiran Rusia di acara tersebut, yang sebenarnya tidak diundang.

“Sekarang tidak ada Rusia di sini. Mengapa? Karena jika Rusia tertarik pada perdamaian, tidak akan ada perang,” kata Zelensky.

"Kita harus bersama-sama memutuskan apa arti perdamaian yang adil bagi dunia dan bagaimana hal itu dapat dicapai dengan cara yang benar-benar bertahan lama."

"Piagam PBB adalah dasar bagi kami."

“Tidak seorang pun berhak menculik anak-anak bangsa lain."

"Tidak seorang pun berhak merusak perdamaian."

"Kami dapat memastikan efektivitas prinsip-prinsip tersebut. Prinsip itu penting secara global."

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)