TRIBUNNEWS.COM -- Korupsi yang mewabah di Ukraina dianggap bisa menjadi ganjalan bagi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk menerima negara itu sebagai anggotanya.

NATO telah muak dengan perilaku para oknum pejabat di Kiev tersebut dan menginginkan langkah tambahan memberantas korupsi sebagai syarat prioritas menjadi anggota.

Media Inggris, The Telegraph mengabar seorang pejabat NATO yang tak disebutkan namanya mengatakan kekhawatiran “terlalu korup” untuk menjadi anggota penuh NATO.

Baca juga: Tak Punya Banyak Prajurit, Ukraina Hanya Bisa Serang Balik Rusia Dengan Drone dan Rudal dari Barat

Hal ini juga akan disorot dalam komunike pada pertemuan puncak blok tersebut di Washington pada tanggal 9-11 Juli 2024 mendatang.

Sementara seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada The Telegraph bahwa negara-negara Barat harus “menyanjung segala sesuatu yang telah dilakukan Ukraina atas nama reformasi selama lebih dari dua tahun terakhir.”

"Tetapi kami ingin membicarakan langkah-langkah tambahan yang perlu diambil, khususnya di bidang antikorupsi. Ini adalah prioritas bagi banyak dari kita di meja perundingan," kata pejabat tersebut.

Russia Today mengabarkan, anggota NATO pertama kali sepakat pada tahun 2008 bahwa Ukraina pada akhirnya akan bergabung dengan blok tersebut, tanpa menentukan jadwal pastinya.

Setelah kudeta yang didukung Barat di Kiev pada tahun 2014, Ukraina menjadikan aspirasi NATO sebagai tujuan strategis dan secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan blok tersebut pada tahun 2022.

Langkah ini dilakukan setelah empat wilayah bekas Ukraina memberikan suara mayoritas untuk bergabung dengan Rusia.

Namun, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bergabungnya Ukraina tidak mungkin terjadi karena negara tersebut sedang berkonflik dengan Rusia, dan menegaskan bahwa keanggotaan hanya dapat disetujui “bila sekutu setuju dan persyaratannya terpenuhi.”

Baca juga: Taktik Baru Tentara Rusia Lewati Parit dan Ladang Ranjau Ukraina di Donbass

Moskow mengatakan rencana Ukraina untuk bergabung dengan NATO adalah salah satu alasan utama konflik tersebut.

Ukraina telah dilanda korupsi selama bertahun-tahun. Permusuhan dengan Rusia telah membuat masalah ini semakin nyata, dan militer Ukraina telah diguncang oleh beberapa skandal pengadaan barang dan jasa dalam beberapa bulan terakhir.

Korupsi merupakan hal yang paling dikhawatirkan oleh negara-negara Barat yang mendukung Ukraina di Uni Eropa dan AS. Bulan lalu, UE membentuk badan pengawas khusus untuk memerangi kemungkinan penggelapan miliaran dolar yang dialokasikan ke Kiev.

Pada bulan Mei, Robert Storch, inspektur jenderal Pentagon, merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa “korupsi endemik masih ada” di Ukraina dan menyebut pemerintahannya “salah satu yang paling tidak bertanggung jawab” di Eropa.

Sebuah laporan NBC pada bulan Juni mengklaim bahwa Kiev merasa jengkel dengan tuntutan AS yang terus-menerus untuk meningkatkan upaya anti-korupsi.

Para pejabat Amerika dan Ukraina telah mengakui bahwa hal ini adalah salah satu masalah yang meracuni hubungan bilateral.

Menurut Indeks Persepsi Korupsi Transparency International, Ukraina berada di zona ‘merah’, yaitu peringkat 104 dari 180 negara.