TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan kepala agen mata-matanya, Mossad, ke Qatar untuk melakukan pembicaraan dengan mediator mengenai gencatan senjata perang Gaza.

Pembicaraan tersebut dapat memungkinkan kelompok Hamas membebaskan sandera yang ditawan dalam serangan 7 Oktober 2023.

Pada Kamis (4/7/2024), Benjamin Netanyahu mengadakan pertemuan dengan kabinet keamanannya untuk membahas proposal baru Hamas yang dikirim melalui mediator Qatar dan Mesir.

Israel meyakini puluhan sandera masih hidup di Gaza.

Dengan perang yang semakin memakan korban jiwa di wilayah Palestina yang hancur tersebut, kedua belah pihak juga menghadapi tekanan internasional yang meningkat untuk mencapai kesepakatan.

Kepala Mossad, David Barnea, akan memimpin delegasi Israel ke Qatar yang telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencoba membawa musuh-musuh ke meja perundingan, menurut sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut.

David Barnea diperkirakan akan tiba di Doha pada hari ini, Jumat (5/7/2024).

Bos Mossad akan bertemu dengan Perdana Menteri negara Teluk tersebut, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

"Delegasi Barnea bepergian ke Qatar dalam melanjutkan pembicaraan mengenai gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan," kata sumber yang tidak mau disebutkan namanya, mengingat sensitifnya pembicaraan tersebut, dilansir Arab News.

"Dia akan bertemu dengan Perdana Menteri Qatar untuk berdiskusi dengan tujuan mendekatkan kedua pihak pada kesepakatan di Gaza," jelas sumber itu.

Israel Pertimbangkan Tanggapan Hamas

Amerika Serikat (AS) telah menggalang dukungan dunia untuk mendukung rencana yang akan membebaskan semua sandera yang masih ditawan oleh Hamas sebagai imbalan atas gencatan senjata yang langgeng dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Baca juga: 2 Tentara Israel Tewas usai Hizbullah Luncurkan 200 Drone untuk Balas Kematian Komandannya

Namun hingga saat ini, tampaknya tidak ada pihak yang sepenuhnya mendukung rencana tersebut.

Hamas mengusulkan "amandemen" terhadap proposal tersebut bulan lalu, yang beberapa di antaranya menurut AS tidak dapat dilaksanakan, tanpa memberikan rincian.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengonfirmasi bahwa proposal awal tersebut adalah milik Israel, tetapi telah menimbulkan keraguan mengenai apakah hal itu akan mengakhiri perang — tuntutan utama Hamas.