Mereka juga mengatakan bahwa Google berkomitmen untuk secara objektif menampilkan wilayah yang disengketakan pada petanya, yang dilakukannya dengan berkonsultasi pada data dari otoritas kartografi global dan menampilkan setiap perbatasan yang disengketakan sebagai garis abu-abu putus-putus.

Christine Leuenberger, dosen senior di Universitas Cornell yang mengkhususkan diri dalam sejarah dan sosiologi kartografi di Israel dan wilayah Palestina, mengatakan kepada AFP melalui email pada 21 Juli 2020.

"Kata Palestina tidak akan pernah ada di peta-peta ini -- paling-paling hanya istilah Tepi Barat dan Gaza," jelasnya dikutip dari AFP.

"Pada peta, nama 'Palestina' biasanya dikaitkan dengan Palestina historis sebelum berdirinya negara Israel dan tidak digunakan di media berita utama di Barat."

"Biasanya wilayah Palestina ditandai dengan garis demarkasi yang terputus-putus, yang menandakan wilayah yang disengketakan dan wilayah (Gaza dan Tepi Barat) tetap tidak disebutkan namanya. Sebaliknya, wilayah tersebut digambarkan dengan garis demarkasi yang terputus-putus dan juga diberi label 'Tepi Barat' dan 'Gaza'."

Adapun mayoritas negara anggota PBB mengakui negara Palestina, di antaranya mencakup sebagian besar negara Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan Asia, tetapi tidak termasuk Amerika Serikat, Kanada, lalu sebagian besar Eropa Barat, Australia, Jepang, atau Korea Selatan.

Perang tersebut dipicu oleh serangan kelompok militan Palestina Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel selatan pada 7 Oktober 2023 yang mengakibatkan kematian 1.195 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka Israel.

Serangan militer Israel melakukan balasan dengan menewaskan sedikitnya 38.200 orang di Gaza, sebagian besar warga sipil, menurut kementerian kesehatan di wilayah yang diperintah Hamas tersebut.

Kecaman Indonesia

Indonesia menolak keras niatan Israel yang ingin menghapus Palestina dari peta dunia.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu RI) Retno Marsudi saat menghadiri debat terbuka Dewan Keamanan (DK PBB) di New York, Selasa (23/01/2024).

Diketahui pada tanggal 18 Januari, Perdana Menteri Netanyahu secara terbuka menyatakan dia tidak akan mengizinkan Palestina ada. 

Baca juga: Hadiri Debat Terbuka, Menlu Retno Serukan DK PBB Hentikan Kengerian Israel kepada Palestina

"Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia," tutur Menlu Retno. 

Karena itu ia meminta DK PBB segeda bertindak, lantaran pernyataan ini makin menyulut ancaman perang besar-besaran di Timur Tengah kian nyata.

"Akankah Dewan ini tinggal diam menghadapi niat tersebut?" tegas mantan dubes RI untuk Belanda ini.