Tiongkok akan Menjadi Tuan Rumah bagi Babak Baru Perundingan Rekonsiliasi Hamas-Fatah

TRIBUNNEWS.COM- Tiongkok akan menjadi tuan rumah babak baru perundingan rekonsiliasi Hamas-Fatah.

Persatuan Palestina dipandang penting dalam rekonstruksi Gaza pascaperang.

Tiongkok akan menjadi tuan rumah bagi para pejabat senior Hamas dan Fatah untuk pertemuan minggu depan dalam upaya menyelesaikan perbedaan antara faksi-faksi Palestina yang bersaing, New York Times melaporkan pada 15 Juli.

Israel telah lama berusaha untuk mendorong perpecahan antara dua gerakan politik utama Palestina.

Fatah yang nasionalis merupakan inti dari Otoritas Palestina (PA), yang telah memberikan keamanan bagi Israel di Tepi Barat yang diduduki sejak penandatanganan Perjanjian Oslo dengan Israel pada tahun 1993. Hamas yang berorientasi Islam telah memerintah Gaza sejak tahun 2007 di tengah pengepungan Israel dan blokade.

Rekonsiliasi kedua pihak dipandang penting bagi masa depan Gaza pascaperang.

Tiongkok berusaha menjadi penengah antara kedua kelompok tersebut pada perundingan putaran pertama di Beijing pada bulan April.

Mousa Abu Marzouk, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan kepada The New York Times bahwa Ismail Haniyeh, pemimpin politik Hamas, akan memimpin delegasi kelompok tersebut ke Beijing.

Menurut Azzam al-Ahmad, anggota Komite Sentral Fatah, Fatah akan mengirim tiga pejabat, termasuk Mahmoud al-Aloul, wakil ketua partai tersebut, ke ibu kota Tiongkok.

Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, akan menjadi tuan rumah pertemuan yang mempertemukan Hamas dan Fatah pada tanggal 21 dan 23 Juli. Partai-partai Palestina akan mengadakan pertemuan tambahan tanpa partisipasi Tiongkok.

“Kami selalu optimis, tapi kami mengatakannya dengan hati-hati,” kata Ahmad dari Fatah dalam panggilan telepon dengan The Times.

Pejabat dari Gedung Putih di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden telah menyatakan bahwa mereka ingin membantu PA yang didominasi Fatah mengendalikan Gaza atas nama Israel setelah perang saat ini.

Namun upaya Israel untuk mengalahkan sayap militer Hamas, Brigade Qassam, belum berhasil, yang berarti Hamas akan mempunyai suara dalam entitas pascaperang yang memerintah Gaza.

Para pejabat Hamas telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan kendali sipil atas Gaza untuk memungkinkan rekonstruksi, namun mengesampingkan pembubaran sayap militer kelompok tersebut.

“Masih ada kesenjangan besar antara Hamas dan Fatah, tetapi mereka harus mencapai konsensus nasional dalam administrasi Gaza,” kata Ibrahim Dalalsha, direktur Horizon Center, sebuah kelompok penelitian politik Palestina. “Jika hal itu tidak ada, akan terjadi tragedi besar.”

Membangun kembali Gaza akan menjadi sebuah upaya besar, karena Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menarik sebagian besar dari 26 persen wilayah Gaza yang kini diduduki langsung oleh tentaranya.

Israel juga bersikeras agar komunitas internasional, terutama negara-negara Arab yang bersekutu dengan Washington, menanggung biaya pembangunan kembali kota-kota Gaza yang telah dihancurkan oleh tentaranya. Puluhan miliar dolar dibutuhkan untuk rekonstruksi, termasuk membangun kembali infrastruktur kesehatan, air, dan listrik di Gaza yang hancur.

Times menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan di Gaza "tanpa hubungan formal dengan Hamas dapat memudahkan Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan organisasi internasional untuk berpartisipasi dalam membangun kembali wilayah tersebut."

Tiongkok telah berupaya memperluas hubungan dan pengaruhnya di Asia Barat dalam beberapa tahun terakhir, terutama membantu menengahi pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran pada tahun lalu.

Tiongkok juga telah memperluas investasinya di Asia Barat dan menjadi pembeli minyak mentah Teluk terbesar.

Beijing telah lama menjalin hubungan persahabatan dengan para pemimpin Palestina di Ramallah, termasuk Presiden PA dan Ketua Fatah Mahmoud Abbas, yang telah mengunjungi Tiongkok beberapa kali.

Hamas juga ingin menjalin hubungan dekat dengan Beijing.

“Tiongkok adalah negara yang kuat, dan kami ingin memperkuat hubungan kami dengannya,” kata Abu Marzouk dalam sebuah wawancara dengan The Times di Doha. “Kami adalah orang-orang yang berada di bawah pendudukan, dan kami berusaha untuk menjalin hubungan dengan semua orang.”

SUMBER: THE CRADLE