TRIBUNNEWS.COM - Sejarah baru tercipta di Korea Selatan setelah sosok mantan diplomat Korea Utara, Tae Yong-ho, didapuk sebagai pemimpin baru dari dewan penasihat presiden Korea Selatan mengenai unifikasi.

Rekam jejak politik Tae di Korea Selatan sendiri bisa dibilang cukup mentereng.

Sebelum menjadi wakil menteri, Tae juga tercatat sebagai orang Korea Utara pertama yang memenangkan kursi di Majelis Nasional Korea Selatan pada 2020.

Meskipun gagal mendapatkan masa jabatan kedua dalam pemilu parlementer pada April, dalam peran barunya ini ia akan langsung memberikan saran kepada kantor Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengenai program unifikasi Korea.

"Ia adalah orang yang tepat untuk membantu menetapkan kebijakan unifikasi yang damai berdasarkan demokrasi liberal dan mendapatkan dukungan dari dalam dan luar negeri," demikian pernyataan kantor kepresidenan, Kamis (18/7/2024).

Lahir di Pyongyang pada 1962, Tae masuk dalam dinas luar negeri di usia 27 tahun dan menghabiskan hampir 30 tahun bekerja di bawah tiga generasi dinasti Kim yang berkuasa.

Penunjukkan Tae Yong-ho ini menjadikannya pembelot dari Korea Utara dengan jabatan tertinggi sepanjang sejarah di Korea Selatan.

Dari ribuan pembelot Korea Utara yang hijrah ke negeri tetangga, baru kali ini ada sosok yang mendapatkan jabatan wakil menteri di Seoul.

Tae, yang berusia 62 tahun, dulunya adalah duta besar Pyongyang untuk Britania Raya.

Namun, pada 2016 silam, dirinya memutuskan untuk membelot ke negeri tetangga dan melarikan diri ke Korea Selatan.

Tindakan Tae Yong-ho kala itu dicap Pyongyang sebagai "manusia sampah" dan menuduhnya telah melakukan korupsi dana negara dan kejahatan lainnya sebelum membelot ke Korea Selatan.

Baca juga: Berkunjung ke Rusia untuk Pelatihan Militer, Pejabat Korea Utara Ditemukan Tewas Tenggelam

Tae Yong-ho pun buka suara terkait alasan dirinya membelot dan meninggalkan Korea Utara kala itu.

Ia mengaku dirinya pindah ke Korea Selatan karena tidak ingin anak-anaknya memiliki hidup yang menyedihkan dengan menetap di Korea Utara.

Dia juga menyebutkan rasa jijiknya terhadap rezim Kim Jong Un dan mengungkapkan kagum terhadap demokrasi Korea Selatan.

Sejak dia membelot, dia telah mengadvokasi penggunaan "kekuatan lunak" untuk melemahkan rezim Kim dan mendesak untuk pertukaran tawanan antara Utara dan Selatan.

(Tribunnews.com/Bobby)