Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Dari 401.876 WNI yang ada di Jepang per 31 Desember 2023, ternyata hanya ada 146 WNI (selama 2023) yang memiliki status visa Permanent Resident (PR).

Sedangkan Total keseluruhan sejak dulu hingga kini jumlahnya mencapai 7.632 orang.

Jumlah ini jauh lebih sedikit daripada yang memiliki visa ketergantungan suami atau isteri yang warga negara Jepang (kawin campur) sebanyak 994 orang.

"Memang sangat ketat sekali untuk memperoleh PR saat ini di Jepang dan bahkan yang tadinya tidak bisa diusik, kini apabila berbuat jahat bisa dicabut status Visa PR nya bahkan mungkin saja disuruh pulang ke negaranya," ungkap sumber Tribunnews.com Senin (22/7/2024).

Di masa lalu pemilik PR masih bisa dimaafkan setelah menjalani hukuman masih bisa tetap menjalani kehidupan dengan status visa PR.

"Namun kini seiring dengan semakin banyak masuknya tenaga asing dan semakin banyak kejahatan muncul oleh tenaga asing, perolehan PR menjadi jauh lebih sulit dan bahkan yang memiliki PR bisa dicabut status visanya tersebut."

Paling banyak status visa WNI di Jepang adalah pemagang, Jishusei 40.275 orang lalu tokutei ginou sebanyak 14.904 orang.

Sedangkan pelajar hanya 2.853 orang, selebihnya adalah visa yang beraneka ragam.

Baca juga: Hampir satu juta sushi dibuang dalam sehari oleh minimarket di Jepang, apa penyebabnya?

Ada sekitar 27 jenis visa di Jepang, di samping visa turis yang tidak bisa diapa-apakan.

"Visa turis tidak bisa diapa-apakan, kalau sudah habis harus pulang ke Indonesia. Namun ada yang mencoba mengurus visa namin (suaka) di Jepang yang pasti akan ditolak pihak imigrasi.

Bagi yang bandel biasanya akhirnya menjadi ilegal di Jepang. Indonesia tidak dalam keadaan perang, jadi pasti visa namin akan ditolak imigrasi," lanjutnya lagi.

Cukup banyak juga visa (kerjasama antar negara para PNS) yang diberikan kepada para tenaga PNS Indonesia yang dikirimkan ke Jepang dengan jumlah 2.805 orang.

Lalu bagaimana pencabutan visa PR di Jepang bisa terjadi?

"Apabila dikenakan deportasi berarti yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama lebih dari satu tahun, atau jika dihukum karena kejahatan terkait narkoba."

Deportasi berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian, apabila seseorang dijatuhi hukuman penjara atau penjara lebih dari satu tahun atau penjara seumur hidup, apabila ia dihukum karena kejahatan terkait narkoba, atau apabila ia terlibat dalam pelanggaran Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian oleh orang lain, ia dikenakan deportasi.

Status tempat tinggal dicabut berdasarkan undang-undang saat ini apabila isi permohonan izin tinggal permanen palsu.

Jika pemohon gagal memberi tahu tempat tinggal, atau jika pemberitahuan palsu dibuat, penduduk tetap juga dapat dicabut status tempat tinggal.

Demikian pula status PR akan dicabut ketika batas waktu untuk izin masuk kembali (termasuk dianggap masuk kembali) telah berlalu saat meninggalkan Jepang.

Saat ini, metode untuk menyatakan niat untuk masuk kembali dengan kartu keberangkatan yang disebut "dianggap masuk kembali" adalah arus utama, tetapi dalam kasus ini, perlu untuk kembali ke Jepang dalam waktu satu tahun harus pulang ke Jepang. Kalau lebih dari satu tahun terus menerus tidak pulang ke Jepang maka ada kemunmgkinan pencabutan status PR nya.

Penduduk tetap harus kembali ke Jepang dalam waktu satu tahun atau kehilangan status tempat tinggal mereka.

Sementara itu bagi para UKM Handicraft dan pecinta Jepang yang mau berpameran di Tokyo dapat bergabung gratis ke dalam whatsapp group Pecinta Jepang dengan mengirimkan email ke: info@sekolah.biz Subject: WAG Pecinta Jepang. Tuliskan Nama dan alamat serta nomor whatsappnya.