Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs Hamas, anggota biro politik Husam Badran memuji deklarasi tersebut, menyebutnya sebagai langkah positif tambahan untuk mencapai persatuan Palestina.

Sementara itu, anggota biro politik Jihad Islam Ihsan Ataya mengatakan dalam sebuah pernyataan, pentingnya Deklarasi Beijing terletak pada penyatuan posisi Palestina dalam menghadapi perang Israel yang sedang berlangsung.

Rincian Kesepakatan

Menurut Deklarasi Beijing, faksi-faksi tersebut sepakat untuk mencapai persatuan nasional Palestina yang komprehensif yang mencakup semua faksi Palestina di bawah kerangka PLO, dan berkomitmen pada pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, dengan bantuan Mesir, Aljazair, China, dan Rusia.

Deklarasi tersebut juga menekankan hak rakyat Palestina untuk melawan pendudukan Israel sesuai hukum internasional dan untuk menggagalkan segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

"Pemerintahan persatuan nasional Palestina untuk sementara akan dibentuk berdasarkan konsensus semua faksi Palestina dan berdasarkan keputusan presiden," lanjut deklarasi tersebut.

Pemerintah tersebut akan menjalankan kekuasaannya atas seluruh wilayah Palestina, termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat, menyatukan seluruh institusi Palestina dan memulai proses rekonstruksi, serta mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum.

Faksi-faksi juga sepakat untuk mengerahkan segala upaya untuk mencabut blokade Israel di Gaza dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke wilayah tersebut.

Deklarasi Beijing muncul ketika perang Israel di Jalur Gaza mendekati bulan kesepuluh.

Lebih dari 39.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas di Gaza dan sekitar 1,9 juta lainnya menjadi pengungsi sejak Israel melancarkan serangan udara dan darat sebagai respons terhadap serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober.

Upaya untuk mencapai rekonsiliasi Palestina semakin intensif sejak perang pecah pada bulan Oktober, di tengah meningkatnya pembicaraan mengenai siapa yang akan memerintah Gaza setelah konflik berakhir.

Pembicaraan Pascaperang Lainnya

Axios melaporkan pada Selasa, Amerika Serikat, Israel, dan Uni Emirat Arab mengadakan pembicaraan di Abu Dhabi Kamis (18/7/2024) lalu, mengenai rencana untuk Gaza pascaperang.

Baca juga: Fatah, Hamas, dan 12 Faksi Tanda Tangani Deklarasi Beijing, China Dukung Palestina Bersatu

Axios mengutip dua pejabat Israel yang mengatakan, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, menjadi tuan rumah pertemuan tersebut dengan penasihat utama Timur Tengah Presiden Joe Biden, Brett McGurk; dan penasihat Departemen Luar Negeri, Tom Sullivan; serta Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer.

UEA dilaporkan telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi bagian dari kekuatan multinasional yang akan memerintah Jalur Gaza setelah perang.

Sementara itu, Israel telah berulang kali menolak wacana Hamas akan tetap menguasai Gaza ketika perang berakhir.

Peran China