TRIBUNNEWS.COM - Cuaca buruk yang terus melanda Korea Utara (Korut) belakangan ini membuat sejumlah wilayahnya terendam banjir bandang.

Kondisi terparah diderita oleh warga Korut yang bermukim di wilayah perbatasan negaranya dengan China, tepatnya di Kota Sinuiju dan Uiju.

Dalam laporan media resmi pemerintah Korea Utara (KCNA) pada Senin (29/7/2024) disebutkan, setidaknya ada 5.000 orang yang terisolasi akibat banjir bandang yang berpusat di barat laut negara tersebut.

Menanggapi kabar buruk yang menimpa negara tetangganya, Korea Selatan pun mengulurkan tawaran bantuan kemanusiaan kepada pemerintahan Kim Jong-Un.

Alih-alih mendapatkan respons positif, tawaran bantuan ini justru tak digubris sama sekali oleh Korea Utara.

Hal ini diutarakan pemerintah Korea Selatan pada Jumat (2/8/2024). Mereka menyatakan Korut tak memberikan tanggapan meski telah mencoba menghubungi negara tetangganya itu beberapa kali.

Sebelumnya, Kementerian Reunifikasi Korea mengatakan bahwa mereka bersedia memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana Korea Utara tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Kementerian tersebut mengaku sudah mencoba menghubungi Korea Utara melalui saluran komunikasi kantor penghubung kedua Korea dari Kamis (1/8/2024)

Akan tetapi, Pyongyang disebut tak kunjung memberikan respons kepada Kementerian Reunifikasi Korea hingga Jumat ini.

“Kami tidak akan membuat asumsi tentang situasi tersebut dan berharap adanya tanggapan cepat (dari Korea Utara) terhadap proposal kami,” kata Kim In-ae, juru bicara kementerian, kepada wartawan.

Dinginnya respons Korea Utara ini terjadi mengingat hubungan antara kedua negara tengah berada pada titik terendahnya dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Kim Jong Un Awasi Langsung Evakuasi 5.000 Orang Korban Banjir di Korea Utara

Hal ini terjadi setelah Pyongyang secara sepihak memutuskan semua saluran komunikasi militer dan politik resmi dengan Seoul pada tahun 2020.

Tak hanya memutus komunikasi, Korut juga meledakkan kantor penghubung antar-Korea yang tidak terpakai di sisi perbatasannya.

Melihat sikap dingin Korea Utara yang tidak kunjung merespons ini, Kementerian Reunifikasi Korsel pun mengaku akan terus berusaha untuk berkomunikasi dengan Korea Utara setiap hari hingga bencana alam tersebut segeara bisa ditanggulangi.

Sebelumnya, KCNA juga sempat menyatakan pada Rabu (31/7/2024), banyak bangunan publik, fasilitas, jalan, dan rel kereta api, termasuk lebih dari 4.100 rumah hunian dan hampir 3.000 hektara lahan pertanian terendam banjir di wilayah utara Sinuiju dan Uiju.

Pada hari yang sama, media resmi pemerintah Korea Utara tersebut juga melaporkan bahwa pemimpin Kim Jong Un mengusulkan hukuman tegas bagi pejabat yang gagal mencegah bencana itu untuk terjadi.

Kim Jong-Un menyatakan para pejabat terkait bencana tersebut telah melakukan kesalahan yang "tidak bisa diterima."

Sosok pemimpin tertinggi Korea Utara tersebut bahkan terlihat ikut turun langsung menavigasi air banjir menggunakan perahu karet sembari mengawasi operasi penyelamatan yang melibatkan helikopter militer.

(Tribunnews.com/Bobby)