Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Gubernur Okinawa Denny Tamaki (64) merasa kewalahan karena dicueki pihak kepolisian Okinawa dan pihak kejaksaan Okinawa.

Ini terkait laporan polisi atas kejahatan seksual tentara AS kepada wanita Jepang Desember 2023 baru diketahuinya awal Juli 2024 setelah membaca berita di koran Okinawa.

"Saya berusaha mendekati kepolisian Okinawa sejak dulu memang tetapi tampaknya komandan kepolisian di Okinawa lebih patuh dan selalu ikut perintah dari markas besar kepolisian nasional di Tokyo," ungkap Gubernur Denny khusus kepada Tribunnews.com di klub wartawan asing Jepang (FCCJ) sore ini (7/8/2024).

Polisi Okinawa dan Kantor Kejaksaan Umum Distrik Naha tidak mengungkapkan kasus tersebut, dengan alasan privasi korban, tambahnya lagi.

"Saya sendiri memang selalu mendekatkan diri dan menghimbau mereka kalau ada apa-apa jangan sungkan kontak saya. Namun tujuh bulan saya tidak tahu kalau ada kejahatan seksual telah dilakukan tentara AS sehingga menyulut kemarahan masyarakat Okinawa terhadap militer AS di sana," tambahnya.

Gubernur Okinawa Denny Tamaki mengunjungi Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan pada tanggal 31 Juli setelah mengetahui adanya kasus tersbeut dan protes keras kepada pemerintah pusat, menganggap sangat kurang baik komunikasi dilakukan antara pusat dan daerah.

Baca juga: BSKDN Pelajari Cara Pemko Taito Jepang Sukses Tumbuhkan Minat Wirausaha Warganya

Selain memberikan surat protes juga menyerukan langkah-langkah untuk mencegah jangan sampai terulangnya insiden kekerasan seksual oleh tentara AS di Okinawa dan pelaporan menyeluruh tentang insiden dan kecelakaan.

Kementerian Luar Negeri lewat Menteri Negara Kiyoto Tsuji menanggapi, "Biasanya, kami seharusnya mengambil langkah segera untuk memastikan keamanan, tetapi kami tidak dapat mengambil tindakan apa pun karena kami tidak menghubungi pemerintah prefektur atau pemerintah setempat."

Tamaki menekankan bahwa "insiden jahat telah ditemukan secara berurutan, menyebabkan kecemasan yang kuat bagi orang-orang di prefektur itu."

Dia juga menyerukan segera diadakannya Tim Kerja untuk Pencegahan Insiden dan Kecelakaan yang melibatkan Personel Militer dan Personel Sipil AS (CWT), sebuah pertemuan tingkat kerja yang dibentuk oleh pemerintah Jepang dan AS serta pemerintah daerah.

Forum CWT sendiri sudah ada sejak tahun 2000 tetapi sangat jarang melakukan pertemuan dan terakhir tahun 2017 melakukan meeting, tambahnya lagi. CWT terdiri dari pemerintah pusat, pemda Okinawa, militer AS dan berbagai kalangan penting di Okinawa.

Dalam kasus insiden pada Desember tahun lalu, militer AS tidak melaporkan ke Biro Pertahanan Okinawa, dan telah ditunjukkan bahwa prosedur tersebut sebenarnya harus dilakukan dan telah menjadi formalitas.

Kementerian Luar Negeri Jepang sendiri baru mengetahui insiden itu pada bulan Maret 2024, ketika tentara AS didakwa, tetapi tidak memberi tahu Kementerian Pertahanan atau Prefektur Okinawa.