Namun demikian para pejabat AS mengatakan tidak ada hubungan yang diketahui antara dugaan rencana Iran dan upaya pembunuhan terhadap Donald Trump beberapa waktu lalu saat berkampanye di Pennsylvania.

Dinas Rahasia AS dan tim kampanye Trump diberitahu tentang ancaman Iran.

Perwakilan Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut laporan itu "tidak berdasar dan jahat" dan menambahkan bahwa Trump adalah seorang penjahat yang harus dituntut dan dihukum di pengadilan.

Sumber intelijen mengatakan kepada CBS, mitra berita BBC di AS, bahwa Secret Service meningkatkan keamanan pada bulan Juni sebagai respons terhadap ancaman Iran.

Ini termasuk agen antiserangan dan antipenembak jitu tambahan, pesawat nirawak, dan anjing robot.

Laporan Intelijen AS

CBS melaporkan bahwa rincian mengenai potensi operasi Iran diperoleh melalui "intelijen sumber manusia", dan muncul di tengah meningkatnya pembicaraan Iran mengenai serangan terhadap Trump.

Trump dan para pejabat termasuk mantan menteri luar negerinya, Mike Pompeo, telah menghadapi ancaman dari Teheran sejak memerintahkan serangan pesawat tak berawak untuk membunuh Qassim Soleimani, komandan pasukan Quds Iran, di Irak pada tahun 2020.

Anthony Guglielmi, juru bicara Dinas Rahasia AS, mengatakan bahwa pihaknya dan lembaga lainnya "terus-menerus menerima informasi potensi ancaman baru dan mengambil tindakan untuk menyesuaikan sumber daya, sebagaimana diperlukan".

"Kami tidak dapat mengomentari aliran ancaman tertentu, selain mengatakan bahwa Dinas Rahasia menanggapi ancaman dengan serius dan meresponsnya dengan tepat."

Tim kampanye Trump mengatakan pihaknya tidak mengomentari masalah keamanan dan merujuk pertanyaan BBC ke Dinas Rahasia.

Adrienne Watson, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, mengatakan bahwa pejabat keamanan AS telah "melacak ancaman Iran terhadap mantan pejabat pemerintahan Trump selama bertahun-tahun".

"Ancaman-ancaman ini muncul dari keinginan Iran untuk membalas dendam atas pembunuhan Soleimani," katanya.

"Kami menganggap ini sebagai masalah keamanan nasional dan dalam negeri dengan prioritas tertinggi."