Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun
BBC

Muhammad Yunus, peraih Nobel berjuluk ‘bankir kaum miskin’ yang kini memimpin Bangladesh

Muhammad Yunus - peraih Nobel yang merupakan musuh politik mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina - telah ditunjuk sebagai…

zoom-in Muhammad Yunus, peraih Nobel berjuluk ‘bankir kaum miskin’ yang kini memimpin Bangladesh
BBC Indonesia
Muhammad Yunus, peraih Nobel berjuluk ‘bankir kaum miskin’ yang kini memimpin Bangladesh 

"Saya bukan orang yang nyaman berpolitik," katanya saat itu. "Namun, saya tidak akan ragu untuk terjun ke politik jika situasi memaksanya".

Namun, di negara yang dilanda ketidakstabilan politik, peran vokal sebagai pengkritik pemerintah membuatnya dimusuhi.

Pada 2007, ia mulai bekerja pada gerakan politik bernama Nagorik Shakti (Kekuatan Warga Negara) dalam upaya menyediakan pihak ketiga dalam sistem yang telah didominasi selama beberapa dekade oleh Hasina dan pesaingnya, Khaleda Zia.

Mundur dari politik

Namun, ia menarik diri dari politik setelah kehilangan kepercayaan pada perebutan kekuasaan dan persaingan.

"Saya bukan orang politik, saya tidak akan melakukan itu," katanya kepada kantor berita AFP awal tahun ini. "Jadi, saya segera mengumumkan bahwa saya tidak akan mendirikan partai politik."

Meski demikian, hubungannya dengan pemerintah menegang.

Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang berkuasa pada 2008, menuduhnya "menghisap darah" orang miskin melalui kegiatan bisnisnya dan meluncurkan serangkaian penyelidikan terhadapnya, yang menurut Prof Yunus dan para pendukungnya bermotif politik.

BERITA TERKAIT

Tahun lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menegur pemerintah Bangladesh atas perlakuannya terhadap lawan-lawan politik.

“Kami sangat prihatin dengan intimidasi dan pelecehan yang terus berlanjut terhadap para pembela hak asasi manusia… termasuk peraih Nobel Mohammad Yunus,” kata Ravina Shamdasani, juru bicara Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Ketegangan politik terus meningkat. Pada bulan Juli tahun lalu, pengadilan tinggi Bangladesh memerintahkan Prof Yunus untuk membayar pajak atas sumbangan amal senilai lebih dari US$1 juta.

Kemudian, pada bulan Januari, ia dinyatakan bersalah karena melanggar undang-undang ketenagakerjaan negara itu dan dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan bersama tiga rekannya di Grameen Telecoms. Keempatnya membantah tuduhan tersebut dan dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu banding.

Sekarang, setelah pemerintahan Sheikh Hasina berakhir, Prof Yunus-lah yang muncul sebagai tokoh yang disukai oleh para pemimpin protes mahasiswa untuk mengarahkan Bangladesh kembali ke stabilitas.

Mereka mengatakan menginginkan peraih Nobel perdamaian itu sebagai penasihat utama bagi pemerintahan sementara. Juru bicara Prof Yunus mengatakan bahwa ia telah setuju.

Memulai lembaran baru

Halaman
123
Sumber: BBC Indonesia
BBC
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas