Perwakilan dari seluruh dunia, selama sekitar satu bulan lamanya di Jamaika, merundingkan masa depan penambangan laut dalam.

Berkantor pusat di Kingston, Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA) tengah menyusun seperangkat aturan untuk mengatur ekstraksi bahan mentah dari dasar laut.

Meskipun telah membahas masalah ini selama berminggu-minggu, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab.

Bagaimana status penambangan laut dalam saat ini?

ISA sebenarnya ingin menetapkan aturan yang mengikat untuk penambangan laut dalam pada tahun 2025 karena tanpa aturan tersebut, penambangan bawah air tidak dapat dimulai.

Pembahasan perjanjian tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun.

Namun, dalam perundingan terakhir di Dewan ISA di Jamaika pada akhir bulan Juli, terlihat jelas bahwa sebagian besar peraturan tersebut masih kontroversial, termasuk pertanyaan tentang bagaimana kerusakan lingkungan bisa dihindari dan pengawasan bawah air dapat diatur.

Beberapa negara, termasuk Jerman, Brasil, dan negara Kepulauan Palau, menyerukan agar tidak ada peraturan yang diterapkan untuk penambangan laut dalam sampai dampak lingkungannya diteliti lebih lanjut.

Cina – bersama dengan Nauru, Norwegia, dan Jepang – di sisi lain, mendorong tercapainya kesepakatan lebih cepat sehingga penambangan dapat segera dimulai. Namun, prosesnya mungkin memerlukan waktu.

32 dari 169 negara yang tergabung dalam ISA kini menyerukan jeda, moratorium atau bahkan larangan penambangan laut dalam. Asosiasi lingkungan hidup dan banyak ilmuwan juga menyerukan hal serupa.

Namun, terlepas dari kekhawatiran tersebut, grup Kanada The Metals Company (TMC) telah mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan permohonan penambangan laut dalam untuk tujuan komersial ke ISA tahun ini.

Siapa yang diuntungkan dari penambangan laut dalam?

Penambangan laut dalam terutama dilakukan untuk mengekstraksi nodul mangan dan mineral lainnya dari dasar laut lepas.

Luasnya mencakup separuh lautan di dunia. Daerah-daerah ini diklasifikasikan sebagai "warisan bersama umat manusia" di mana bahan mentah di sana bukan milik satu negara, tetapi milik semua orang.

ISA bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau pertambangan di wilayah ini sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Banyak negara dan perusahaan tertarik pada penambangan komersial. Hingga saat ini, ISA telah mengeluarkan 31 izin untuk mengeksplorasi wilayah tertentu.