TRIBUNNEWS.COM – Peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus telah dipilih untuk memimpin pemerintahan sementara Bangladesh menggantikan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh pejabat Bangladesh di Bangabhaban pada Rabu (7/8/2024).

Nama Muhammad Yunus menjadi usulan perwakilan mahasiswa dalam pertemuan penting dengan presiden dan tiga panglima angkatan bersenjata pada Selasa (6/8/2024).

Sosok yang dikenal sebagai ‘bankir bagi kaum miskin’ itu dikatakan telah menyetujui usulan tersebut selama diskusinya dengan perwakilan mahasiswa.

Muhammad Yunus merupakan seorang ekonom dan bankir profesional yang lahir di Chittagong, Bangladesh pada 1940.

Ia meraih gelar doktor dari Universitas Vanderbilt, Amerika Serikat dan mengajar di sana sebelum akhirnya kembali ke Bangladesh.

Dalam wawancaranya dengan The Associated Press pada tahun 2004, Yunus mengatakan, ia memiliki gagasan untuk mendirikan Grameen Bank yang membuatnya meraih penghargaan.

Gagasan itu ia dapat ketika bertemu dengan seorang perempuan miskin yang sedang menenun bangku bambu untuk membayar utang.

“Saya tidak habis pikir bagaimana dia bisa begitu miskin padahal dia bisa membuat barang-barang yang begitu indah,” kenangnya dalam wawancara tersebut yang dikutip dari AP News.

Akhirnya pada 1983 gagasan tersebut ia realisasikan melalui pendirian Grameen Bank dan penyediaan pinjaman kecil bagi para pengusaha yang biasanya tidak memenuhi syarat untuk menerimanya

Keberhasilan bank dalam mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan mendorong upaya pembiayaan mikro serupa di negara-negara lain.

Baca juga: Peraih Nobel Muhammad Yunus Gantikan Sheikh Hasina Pimpin Bangladesh, Setujui Usulan Mahasiswa

Atas usahanya itu, Yunus dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian pada 2006 karena memelopori penggunaan kredit mikro untuk membantu masyarakat miskin, khususnya perempuan.

Bahkan, Panitia Penghargaan Nobel Perdamaian memuji Yunus dan Grameen Bank miliknya karena telah menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial dari bawah.

Selain itu, Yunu juga termasuk pihak oposisi untuk pemerintahan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Pada 2007, ketika Banglaldesh dijalankan oleh pemerintah yang didukung militer, Yunus mengumumkan akan membentuk partai politik, tetapi tidak menindaklanjutinya.

Ia pernah bermasalah dengan Hasina, ketika pemerintahannya meluncurkan serangkaian penyelidikan terhadapnya pada 2008.

Selama penyelidikan, Hasina menuduh Yunus sebagai pimpinan Grameen Bank menggunakan kekerasan untuk menagih pinjaman dari perempuan miskin di pedesaan.

Kemudian di 2011, pemerintahan Hasina mulai meninjau aktivitas bank tersebut, dan Yunus dipecat sebagai direktur pelaksana karena diduga melanggar peraturan pensiun pemerintah.

Ia diadili pada 2013 atas tuduhan menerima uang tanpa izin pemerintah, termasuk Hadiah Nobel dan royalti dari sebuah buku.

Selanjutnya, ia menghadapi lebih banyak tuduhan yang melibatkan perusahaan lain yang ia dirikan, seperti Grameen Telecom, GrameenPhone, dan Telenor.

Pada 2023, beberapa mantan pekerja Grameen Telecom mengajukan kasus terhadap Yunus dengan tuduhan menggelapkan tunjangan pekerjaan mereka.

Terakhir, pada awal tahun ini, pengadilan khusus di Bangladesh mendakwa Yunus dan 13 orang lainnya atas tuduhan kasus penggelapan uang senilai $2 juta.

Bankir berusia 84 tahun itu mengaku tidak bersalah dan saat ini dibebaskan dengan jaminan oleh pihak berwenang.

Pendukung Yunus mengatakan, ia menjadi sasaran tuduhan-tuduhan tersebut karena hubungannya dengan Hasina yang tidak baik.

Sebelumnya, pengusulan Yunus sebagai pemimpin pemerintahan sementara sebelum pemilu diadakan telah atas persetujuannya.

Baca juga: PM Bangladesh Terguling, India Kehilangan Sekutu Penting, Negara Asia Selatan Berpaling ke Tiongkok

Dilansir Al Jazeera, juru bicara Yunus mengatakan, dia telah menerima permintaan para mahasiswa untuk menjadi penasihat pemerintah sementara.

Pemenang Nobel itu akan kembali ke Bangladesh segera setelah selesai menjalani prosedur medis kecil di Paris.

(mg/Mardliyyah)

Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS)