TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, telah menyambut baik langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan sementara Bangladesh untuk memulihkan ketenangan dan mempersiapkan pemilihan parlemen.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal, Farhan Haq, pada konferensi pers di New York, Senin (12/8/2024).

Guterres mengapresiasi usaha pemerintah sementara dalam menciptakan suasana politik yang stabil dan damai di negara yang tengah menghadapi krisis.

"Sekretaris Jenderal menyambut baik upaya untuk memulihkan ketenangan dan menyelenggarakan pemilihan parlemen di Bangladesh, dengan dukungan pemerintah sementara," ujar Haq, dikutip dari daily-sun.com, Selasa (13/8/2024).

Dalam pernyataannya, Guterres menekankan pentingnya inklusivitas dalam proses politik mendatang, terutama dalam hal mempertimbangkan suara perempuan, pemuda, serta komunitas minoritas.

"Dia (Antonio Guterres) mendesak pemerintah sementara dalam beberapa minggu mendatang untuk terus melakukan segala upaya untuk menjadi inklusif, termasuk dengan mempertimbangkan suara perempuan, pemuda dan komunitas di seluruh negeri, serta suara komunitas minoritas dan adat, sebagai hak asasi manusia. negara ini sedang menuju pemilihan parlemen," kata Haq pada konferensi harian di New York, dilansir dari dhakatribune.com, Selasa (13/8/2024).

Sekretaris Jenderal PBB juga menyerukan agar hak asasi manusia dihormati dan setiap tindakan kekerasan harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang independen dan transparan.

Guterres menunjukkan solidaritas penuh dengan rakyat Bangladesh dan menekankan pentingnya memastikan proses politik yang adil dan aman.

Dukungan ini muncul di tengah ketegangan politik yang melanda Bangladesh setelah pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Diketahui sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina mengundurkan diri secara paksa dan melarikan diri dari negaranya pasca aksi protes besar-besaran oleh mahasiswa pada Senin (5/8/2024).

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Panglima Militer Bangladesh, Jenderal Waker-Uz-Zaman, mengumumkan bahwa pihak militer akan membentuk pemerintahan sementara.

Baca juga: Pemimpin Sementara Bangladesh Muhammad Yunus: Negara Kacau, tapi Setidaknya Monsternya Sudah Pergi

Dalam pidatonya, Zaman menegaskan perlunya mengakhiri kekerasan yang telah menyebabkan penderitaan luas di negara tersebut.

"Negara ini telah sangat menderita, ekonomi terpukul, dan banyak orang tewas. Inilah saatnya untuk menghentikan kekerasan," ujar Zaman.

(mg/Saifuddin Herlanda Abid)

Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS)