TRIBUNNEWS.COM – Peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus telah dipilih untuk memimpin pemerintahan sementara Bangladesh menggantikan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh pejabat Bangladesh di Bangabhaban pada Rabu (7/8/2024).

Nama Muhammad Yunus menjadi usulan perwakilan mahasiswa dalam pertemuan penting dengan presiden dan tiga panglima angkatan bersenjata pada Selasa (6/8/2024).

Sosok yang dikenal sebagai ‘bankir bagi kaum miskin’ itu dikatakan telah menyetujui usulan tersebut selama diskusinya dengan perwakilan mahasiswa.

Muhammad Yunus merupakan seorang ekonom dan bankir profesional yang lahir di Chittagong, Bangladesh pada 1940.

Ia meraih gelar doktor dari Universitas Vanderbilt, Amerika Serikat dan mengajar di sana sebelum akhirnya kembali ke Bangladesh.

Dalam wawancaranya dengan The Associated Press pada tahun 2004, Yunus mengatakan, ia memiliki gagasan untuk mendirikan Grameen Bank yang membuatnya meraih penghargaan.

Gagasan itu ia dapat ketika bertemu dengan seorang perempuan miskin yang sedang menenun bangku bambu untuk membayar utang.

“Saya tidak habis pikir bagaimana dia bisa begitu miskin padahal dia bisa membuat barang-barang yang begitu indah,” kenangnya dalam wawancara tersebut yang dikutip dari AP News.

Akhirnya pada 1983 gagasan tersebut ia realisasikan melalui pendirian Grameen Bank dan penyediaan pinjaman kecil bagi para pengusaha yang biasanya tidak memenuhi syarat untuk menerimanya

Keberhasilan bank dalam mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan mendorong upaya pembiayaan mikro serupa di negara-negara lain.

Baca juga: Peraih Nobel Muhammad Yunus Gantikan Sheikh Hasina Pimpin Bangladesh, Setujui Usulan Mahasiswa

Atas usahanya itu, Yunus dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian pada 2006 karena memelopori penggunaan kredit mikro untuk membantu masyarakat miskin, khususnya perempuan.

Bahkan, Panitia Penghargaan Nobel Perdamaian memuji Yunus dan Grameen Bank miliknya karena telah menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial dari bawah.

Selain itu, Yunu juga termasuk pihak oposisi untuk pemerintahan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina.