TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Amerika Serikat akhirnya buka suara terkait tudingan bahwa pihaknya jadi dalang di balik penggulingan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre dalam jumpa pers pada hari Senin (12/8/2024) waktu setempat.

"Kami sama sekali tidak terlibat. Tudingan itu sama sekali tidak benar." terang Jean-Pierre terkait tudungan tersebut.

Seperti yang diwartakan sebelumnya, Sheikh Hasina mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada 5 Agustus 2024 lalu setelah terjadi pemberontakan massal di Bangladesh.

Aksi kudeta yang dipimpin oleh mahasiswa tersebut pun memaksa Hasina untuk melarikan diri dengan helikopter ke India.

Pasca melarikan diri ke negeri tetangga, keluarga Sheikh Hasina pun melemparkan sejumlah tuduhan yang menjurus kepada keterlibatan AS dalam kudeta di mahasiswa di Bangladesh.

Putra Hasina dan mantan penasihat pemerintah Sajeeb Wazed Joy telah menuduh bahwa aksi protes yang berlangsung di Bangladesh tersebut didalangi oleh kekuatan negara asing.

"Saya percaya, pada titik ini, Asal muasal protes itu berasal dari luar Bangladesh," kata Sajeeb pada akhir pekan lalu.

"Hanya agen intelijen yang memiliki kemampuan untuk menyelundupkan dan menyediakan senjata kepada para pengunjuk rasa," pungkasnya.

Menanggapi tudingan tersebut, Jean-Pierre mengatakan aksi kudeta di Bangladesh murni didasari oleh keinginan masyarakat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah AS.

"Berita atau rumor bahwa pemerintah AS terlibat dalam peristiwa ini sama sekali tidak benar, aksi demonstrasi tersebut adalah pilihan yang dilakukan sendiri oleh rakyat Bangladesh, dan untuk rakyat Bangladesh sendiri." ujar Jean-Pierre.

Baca juga: Putra Sheikh Hasina Bantah Ibunya Kabur dari Bangladesh, Sebut Bakal Klaim Balik Kekuasaannya Lagi

Melihat kondisi yang terjadi di Bangladesh, Jean-Pierre juga memastikan bahwa AS akan lebih memihak kepada kehendak rakyat daripada Sheikh Hasina yang memimpin negara tersebut sebelumnya.

"Kami percaya bahwa rakyat Bangladesh harus menentukan masa depan pemerintahannya sendiri, dan itulah posisi kami." terang Jean-Pierre.

AS sebenarnya memiliki hubungan yang bersahabat dengan Bangladesh dan bahkan menganggap sosok Sheikh Hasina sebagai mitra penting dalam isu terkait ekstremisme Islam di negara-negara Asia.

Meski mendukung Bangladesh, Washington juga terang-terangan mengkritik pemerintahan Bangladesh yang dinilai tidak demokratis dalam menerbitkan sejumlah kebijakannya.

Salah satu yang menjadi sorotan AS adalah beberapa upaya Sheikh Hasina seperti meringkus oposisi yang melawannya hingga dugaan kecurangan dalam pemilu yang dinilai AS telah merusak nilai demokrasi di Bangladesh.

Keterangan dari AS ini juga sekaligus menjawab tudingan Sheikh Hasina tiga bulan sebelum adanya kudeta di Bangladesh

Dikutip Tribunnews dari Dhaka Tribune pada bulan Mei lalu, Sheikh Hasina terang-terangan menuduh campur tangan negara asing dengan mayoritas "kulit putih" yang berkonspirasi melawan pemerintahannya.

Ia menuding negara asing tersebut ingin mengkudeta pemerintahannya setelah ditolak izin untuk membangun pangkalan udara di Bangladesh.

Meski tak menyebut Amerika Serikat tudingan Hasina itu menjurus ke negeri Paman Sam lantaran mereka diketahui selama bertahun-tahun memantau perizinan di Pulau St. Martin, sebuah pulau kecil di bagian timur laut Teluk Bengal.

"Mereka bilang, tidak akan ada pemilihan di negara ini," katanya dalam rapat umum Partai Liga Awami yang dipimpinnya.

"Saya tidak ingin memperoleh kekuasaan dengan menyewa atau memberikan bagian-bagian tertentu dari negara saya kepada siapa pun," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Bobby)