Mahkamah Konstitusi Bangkok memutuskan jika Srettha Thavisin telah melanggar aturan etika dengan menunjuk pengacara yang pernah dipenjara untuk bergabung dalam kabinet.

"Terdakwa diberhentikan sebagai PM karena kurangnya kejujuran dan sangat melanggar standar etika," tegas para hakim, dilansir reuters.com.

Dikutip dari CNN, lima dari sembilan hakim pengadilan memilih untuk memberhentikan Srettha Thavisin dan kabinetnya.

Keputusan itu merupakan kejutan kedua yang dikeluarkan pengadilan dalam kurun waktu seminggu setelah membubarkan Partai Move Forward.

Di samping itu, Srettha Thavisin menyatakan kekecewaannya dan mengatakan kemungkikan pemerintahan berikutnya dapat mengubah agenda kebijakannya.

"Saya sedih karena harus meninggalkan jabatan sebagai perdana menteri yang terbukti tidak etis," ujar Srettha Thavisin.

Sementara itu, analisis politik, Trinity Securities Nuttachart Meksamin menguraikan kebijakan utama termasuk rencana pemberian uang tunai.

"Ini kejutan yang negatif. Ini risiko langsung terhadap ekonomi," papar Trinity Securities Nuttachart Meksamin.

Sebagai informasi, Srettha Thavisin merupakan PM keempat dari partai Pheu Thai yang dicopot dari jabatannya melalui putusan pengadilan.

(mg/Ananta Arabella Andhika Putri)
Penulis merupakan peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS).