TRIBUNNEWS.COM - Partai Thaksin, Pheu Thai mendukung Putri Taipan, Paetongtarn Shinawatra untuk menjadi Perdana Menteri (PM) berikutnya, Kamis (15/8/2024).

Pengumuman tersebut muncul satu hari setelah pengadilan memberhentikan Srettha Thavisin sebagai PM Thailand.

Dilansir Reuters, Paetongtarn Shinawatra menjanjikan jika dirinya akan terus memajukan negara Thailand.

"Negara ini harus terus maju, Pheu Thai ialah partai utama yang membentuk pemerintahan dan akan mendorong negara ini maju," jelas Paetongtarn Shinawatra dalam jumpa pers.

Dalam pertemuan tersebut, ia terlihat bersanding dengan para pemimpin dari 10 mitra koalisi partai Pheu Thai.

Diketahui, Paetongtarn Shinawatra akan dicalonkan dalam pemungutan suara khusus parlemen.

Pemungutan suara itu rencananya akan diadakan hari ini, Jumat (16/8/2024) pukul 16.00 waktu setempat.

Dukungan tersebut merupakan suatu langkah mengejutkan yang dapat memperpanjang perebutan kekuasaan dan menyulut kekacauan politik.

Keputusan partai Pheu Thai akan menjadi kejutan bagi beberapa analisis politik.

Hal tersebut karena dugaan tokoh besar Thaksin sekaligus pemimpin Pheu Thai akan menunda dinasti politiknya untuk sedikit lebih lama.

Oleh karenanya, Ilmuwan Politik di Universitas Ubon Ratchathani Titipol Phakdeewanich membeberkan risiko soal pencalonan Putri Taipan itu.

Baca juga: Partai Pheu Thai Thailand Akan Tentukan Calon Pengganti PM yang Diberhentikan Mahkamah Konstitusi

Menurutnya, jika Paetongtarn Shinawatra menjadi PM Thailand tanpa dukungan penuh dari Pheu Thai, maka hal itu dapat menjadi akhir bagi keluarga Shinawatra di dunia politik.

Sebelumnya, mantan PM Thailand, Srettha Thavisin diberhentikan dari jabatannya, Rabu (14/8/2024).

Alasan diberhentikannya Srettha Thavisin karena dirinya telah melanggar konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Bangkok memutuskan jika Srettha Thavisin telah melanggar aturan etika dengan menunjuk pengacara yang pernah dipenjara untuk bergabung dalam kabinet.

"Terdakwa diberhentikan sebagai PM karena kurangnya kejujuran dan sangat melanggar standar etika," tegas para hakim, dilansir reuters.com.

Dikutip dari CNN, lima dari sembilan hakim pengadilan memilih untuk memberhentikan Srettha Thavisin dan kabinetnya.

Keputusan itu merupakan kejutan kedua yang dikeluarkan pengadilan dalam kurun waktu seminggu setelah membubarkan Partai Move Forward.

Di samping itu, Srettha Thavisin menyatakan kekecewaannya dan mengatakan kemungkikan pemerintahan berikutnya dapat mengubah agenda kebijakannya.

"Saya sedih karena harus meninggalkan jabatan sebagai perdana menteri yang terbukti tidak etis," ujar Srettha Thavisin.

Sementara itu, analisis politik, Trinity Securities Nuttachart Meksamin menguraikan kebijakan utama termasuk rencana pemberian uang tunai.

"Ini kejutan yang negatif. Ini risiko langsung terhadap ekonomi," papar Trinity Securities Nuttachart Meksamin.

Sebagai informasi, Srettha Thavisin merupakan PM keempat dari partai Pheu Thai yang dicopot dari jabatannya melalui putusan pengadilan.

(mg/Ananta Arabella Andhika Putri)
Penulis merupakan peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS).