Tidak ada negara lain di dunia yang menghamburkan begitu banyak uang untuk kampanye pemilihan presiden seperti di Amerika Serikat (AS).

Ketika Joe Biden terpilih pada tahun 2020, dia dan kandidat Partai Republik Donald Trump menghabiskan sekitar USD5,7 miliar atau sekitar Rp88 triliun untuk kampanye pemilu.

Jumlah tersebut merupakan rekor dan dua kali lipat lebih banyak dibandingkan pemilu sebelumnya, menurut organisasi Open Secrets, yang mendokumentasikan sumbangan kampanye.

Dalam pemilu kali ini pun, mesin donasi partai telah digerakkan sejak dini. Pada bulan Juli saja, Kamala Harris mengumumkan telah menerima sumbangan sebesar USD310 juta.

Pada periode yang sama, Donald Trump mengaku menerima sumbangan sebesar USD138 juta, seperti yang dilaporkan Reuters.

Kepentingan donatur besar

Kampanye pemilu tidak hanya dibiayai oleh sumbangan kecil yang tak terhitung jumlahnya, kedua tim kampanye juga berulang kali menerima donasi senilai jutaan dolar dari kaum kaya, yang sering kali memiliki kepentingan komersial.

Miliarder George Soros dan putranya Axel, misalnya, mendukung kandidat Partai Demokrat Kamala Harris.

Keluarga Soros dikenal sebagai donor utama Demokrat dan telah menghabiskan puluhan juta dolar untuk kampanye pemilu.

Reid Hoffman, seorang pemodal ventura terkemuka, salah satu pendiri platform karier Linkedin dan anggota dewan Microsoft, menyumbangkan USD7 juta kepada Partai Demokrat.

Dalam wawancara dengan CNN, dia mengatakan bahwa kepala pengawas kompetisi AS, FTC, Lina Khan, bukan pejabat yang baik untuk kepentingan bisnis. Hoffman menambahkan: "Saya berharap Wakil Presiden Harris menggantikannya."

Donald Trump juga mendapatkan bantuan dari sejumlah tokoh bisnis terpenting. Miliarder Timothy Mellon menghabiskan USD50 juta pada bulan Mei untuk mendukung Trump, seperti yang dilaporkan majalah AS, Time.

Investor teknologi David Sacks dan bos Tesla Elon Musk juga dikabarkan berada di belakang Trump. Menurut pemberitaan media, Musk disebut-sebut menghabiskan dana bernilai jutaan dolar untuk Trump.

Dalam percakapan antara Elon Musk dan Donald Trump di Platform X pada 13 Agustus 24, Musk menegaskan kembali dukungannya terhadap Partai Republik dan bahkan menawarkan untuk bekerja di dalam pemerintahan Trump.

"Saya pikir akan sangat bagus jika ada Komisi Efisiensi Pemerintah yang melihat hal-hal ini dan memastikan uang pembayar pajak dibelanjakan dengan bijak,” katanya. "Saya akan dengan senang hati menjalankan tugas seperti itu.”