TRIBUNNEWS.COM - Kepala eksekutif (CEO) dan pendiri Telegram, Pavel Durov (39), ditangkap oleh polisi Prancis di bandara utara Paris.

Pavel Durov ditahan setelah jet pribadinya mendarat di Bandara Le Bourget, menurut laporan media Prancis.

Menurut pejabat, Pavel Durov yang memiliki kewarganegaraan ganda Rusia-Prancis ditangkap berdasarkan surat perintah atas pelanggaran yang berkaitan dengan aplikasi perpesanan populer, Telegram.

"Kedutaan Besar Rusia di Prancis mengambil langkah segera untuk mengklarifikasi situasi," menurut laporan kantor berita negara Rusia TASS, Minggu (25/8/2024).

Sebelumnya, Pavel Durov dilaporkan sedang bepergian dengan jet pribadinya ke Prancis.

Kedutaan Besar Rusia di Prancis Komentari Penangkapan Pavel Durov

Kementerian luar negeri Rusia mengatakan kedutaan besarnya di Paris sedang mengklarifikasi situasi di sekitar Durov dan meminta organisasi non-pemerintah Barat untuk menuntut pembebasannya.

"Hampir tidak ada orang lain yang telah berbuat lebih banyak untuk pengembangan layanan digital di Rusia dan dunia," kata Wakil Ketua Duma Negara Rusia Vladislav Davankov di Telegram hari ini.

"Kita harus mengeluarkannya dari sana. Saya telah mendesak Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov untuk mengajukan banding kepada otoritas Prancis agar membebaskan Pavel Durov dari tahanan," lanjutnya.

Ia curiga bahwa penangkapan itu dimaksudkan untuk mendapat akses rahasia ke data para pengguna Telegram.

"Penangkapannya dapat dimotivasi secara politik dan digunakan untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi pengguna Telegram. Kita tidak dapat membiarkan ini," ujarnya.

Baca juga: Rusia Dituding Rekrut Eksekutor Sabotase Lewat Telegram dan TikTok

"Jika Paris menolak membebaskan Pavel Durov, segala cara harus dilakukan untuk memindahkannya ke UEA atau Rusia – jika dia setuju, tentu saja,” lanjutnya.

Wakil Duta Besar Rusia di Prancis itu menepis tuduhan terhadap Pavel Durov, dengan mengatakan aktivitas ilegal dapat ditemukan di semua platform pengiriman pesan.

“Namun, tidak ada yang menangkap atau memenjarakan pemiliknya. Dan itu seharusnya tidak terjadi kali ini," katanya, seperti diberitakan Russia Today.

Telegram sangat populer di Rusia, Ukraina dan negara-negara bekas Uni Soviet.