“Sangat penting bagi Pemerintah Israel untuk meminta pertanggungjawaban setiap individu dan entitas yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap warga sipil di Tepi Barat.”

Putaran sanksi baru ini muncul di tengah meningkatnya konflik di Tepi Barat , termasuk serangan udara dan operasi militer Israel di kota Palestina Jenin dan Tulkarm yang telah menewaskan sedikitnya 10 orang dan mendorong menteri luar negeri Israel, Israel Katz, untuk menyerukan evakuasi warga sipil dan memposting secara online bahwa "Ini adalah perang."

Militer Israel mengatakan bahwa mereka yang tewas dalam operasi darat adalah militan bersenjata dan serangan udara tersebut menargetkan pangkalan Hamas.

Pemerintah Israel memprotes sanksi tersebut, menentang apa yang dianggapnya sebagai campur tangan Amerika yang tidak pantas dalam urusannya sendiri.

"Israel memandang penerapan sanksi terhadap warga negara Israel dengan sangat serius," kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan. "Masalah ini sedang dibahas secara mendalam dengan Amerika Serikat."

Hashomer Yosh telah menerima pendanaan dari Kementerian Pertanian Israel dan Kementerian Negev, Galilea, dan Ketahanan Nasional, menurut pengajuan pengungkapan publiknya di Israel. Menanggapi sanksi tersebut, kelompok tersebut mengklaim bahwa mereka adalah organisasi sah yang mendukung pertanian Israel.

"Sanksi terhadap Hashomer sama saja dengan sanksi terhadap Negara Israel," kata organisasi tersebut dalam sebuah pernyataan. "Bersama-sama kita akan berdiri teguh dan terus mendukung pertanian Ibrani di Tanah Israel."

Secara historis, pemerintah AS telah menetapkan sanksi ekonomi untuk kasus-kasus yang jarang terjadi, seperti rezim komunis di Kuba. Praktik pemerintahan Biden dalam memberikan sanksi kepada warga negara sekutu telah mengejutkan para pendukung dan pengkritik Israel. Namun, laporan terbaru di Washington Post menunjukkan bahwa penggunaan sanksi diam-diam telah menjadi alat yang semakin umum dalam kebijakan luar negeri Amerika dalam beberapa tahun terakhir.

J Street, kelompok lobi liberal Israel, memuji sanksi tersebut karena mengirimkan “pesan kepada pemerintahan Netanyahu dan para menterinya yang ekstremis.”

Pernyataan dari presiden kelompok tersebut, Jeremy Ben-Ami, menambahkan, “Kelompok tersebut mengakui peran aktif sejumlah pejabat dan badan keamanan Israel dalam mendukung, mendorong, dan memungkinkan terjadinya kekerasan oleh para pemukim. Kita tidak dapat memberi mereka keleluasaan karena mereka mengancam keluarga Palestina, merusak keamanan Israel, dan melanggar nilai-nilai inti Yahudi kita, yaitu perdamaian, keadilan, dan kesetaraan.”

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR, REUTERS, JTA