Juga, menurut AP, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, terlibat erat dalam negosiasi kesepakatan nuklir pada tahun 2015.

Selama masa jabatan Presiden Barack Obama, Iran menandatangani perjanjian dengan AS dan kekuatan Eropa untuk membatasi program pengayaan nuklirnya, dengan imbalan keringanan sanksi ekonomi.

Akan tetapi, AS menarik diri dari kesepakatan tersebut, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), pada tahun 2018 di bawah arahan Presiden Donald Trump.

Setelah AS menarik diri dari kesepakatan nuklir pada tahun 2018, Iran meningkatkan pengayaan uraniumnya hingga kemurnian 60 persen, yang masih jauh dari tingkat 90 persen yang dibutuhkan untuk memproduksi senjata nuklir.

Iran mengatakan program nuklirnya bersifat damai dan untuk penggunaan sipil serta mengizinkan inspeksi fasilitas nuklirnya oleh Asosiasi Energi Atom Internasional (IAEA) sesuai komitmennya berdasarkan perjanjian nonproliferasi nuklir.

AS dan Israel mengklaim kalau Iran berupaya memproduksi senjata nuklir.

Israel belum menandatangani perjanjian nonproliferasi dan secara luas diakui memiliki senjata nuklir.

Pada tahun 2023, negosiasi tidak langsung untuk kesepakatan nuklir baru antara Washington dan Teheran menghasilkan pelepasan dana Iran senilai $6 miliar yang disita oleh sekutu AS karena sanksi.

AS dan Iran juga menyelesaikan pertukaran tahanan.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)