TRIBUNNEWS.COM - Setelah bertahun-tahun bersiteru, Partai Demokrat Thailand akhirnya mau berdamai dengan Partai Pheu Thai yang kini dipimpin oleh Perdana Menteri Thailand yang baru, Paetongtarn Shinawatra.

Sinyal berdamainya dua partai besar di Thailand ini mulai menguat setelah Paetongtarn dikabarkan bakal merangkul Partai Demokrat dalam kabinet pemerintahan yang akan segera diselesaikan penyusunannya.

Kabar tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh pemimpin Partai Demokrat, Chalermchai Sri-on.

Di dalam konferensi pers kepada wartawan pada Kamis malam (29/8/2024), Chalermchai menyebut dirinya dan Sekjen Partai Demokrat, Dej-Is Khaothong ikut masuk dalam kabinet Paetongtarn yang belum diumumkan.

Sementara itu, pihak Paetongtarn menyatakan bahwa pemerintahan masih melakukan proses penyaringan lebih jauh untuk menentukan siapa saja calon menteri yang akan mengisi posisi kabinet.

Menurut Wakil Perdana Menteri Kerajaan Thailand di era Srettha, Phumtham Wechayachai, seleksi menteri tersebut diharapkan rampung pada pertengahan September mendatang,

Menurut surat kabar lokal Thansettakij, Paetongtarn sendir bakal menunjuk Phumtham sebagai Menteri Pertahanan.

Sementara itu, Thansettakij juga memprediksi sejumlah nama baru dalam kabinet yang memiliki 36 posisi kementerian tersebut.

Selain Phumtham, nama Pichai Naripthaphan juga santer dikabarkan bakal menjadi Menteri Perdagangan, tambah laporan tersebut.

Sejarah Perseteruan Pheu Thai dan Partai Demokrat

Bergabungnya Partai Demokrat ini juga sudah diprediksi banyak pihak mengingat 25 anggota dari fraksinya di DPR ikut membantu aturan jumlah suara di DPR yang diperlukan Pheu Thai untuk menyusun kabinet Paetongtarn.

Partai Demokrat pada kala itu menutupi hilangnya 40 suara dukungan dari anggota Partai Palang Pracharath yang dikeluarkan awal pekan ini dari blok pemerintahan.

Baca juga: Penjualan Mobil di Thailand Ambles, Januari-Juli Cuma Terjual 354 Ribuan Unit

Melalui penambahan suara dari Partai Demokrat, koalisi Paetongtarn mendapatkan dukungan sekitar 300 anggota legislatif  atau sekitar 60 persen dari anggota DPR yang ada.

Bergabungnya Partai Demokrat dalam kabinet pemerintahan Pheu Thai yang dikuasai klan Shinawatra ini sekaligus menandai berakhirnya perseteruan politik yang pahit antara kedua partai.

Setidaknya hampir dua dekade pihak Partai Demokrat menentang berbagai kebijakan partai Pheu Thai yang dulu dikenadlikan ayah Paetongtarn, yakni mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra.

Selama perseteruannya, Partai Demokrat kerap menuduh Thaksin melakukan tindakan kronisme, populisme, dan korupsi dalam melaksanakan pemerintahannya.

Paetongtarn sendiri menjadi Perdana Menteri Thailand pada 16 Agustus lalu, setelah Srettha Thavisin dari Pheu Thai dilengserkan dari jabatannya.

Srettha diturunkan kurang dari setahun dirinya berkuasa sebagai Perdana Menteri lantaran melakukan pelanggaran etika dalam penyusunan kabinet oleh putusan pengadilan.

(Tribunnews.com/Bobby)