Namun, pemerintahan baru Inggris yang berhaluan kiri-tengah, yang baru saja terpilih pada bulan Juli, mengindikasikan bahwa mereka mungkin akan mengambil pendekatan yang lebih independen.

Perdana Menteri yang baru, Keir Starmer, adalah mantan pengacara dan jaksa hak asasi manusia.

Starmer telah mendapat tekanan dari beberapa pendukungnya sendiri untuk buka suara seiring meningkatnya jumlah korban tewas warga sipil di Gaza.

Dalam beberapa minggu setelah menjabat, pemerintahan Starmer mengatakan akan memulai kembali pendanaan untuk UNRWA, badan bantuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina.

Pada akhir Juli, pemerintahan Starmer membiarkan tenggat waktu berlalu tanpa mengajukan keberatan apa pun atas permintaan Pengadilan Kriminal Internasional untuk surat perintah penangkapan bagi Netanyahu dan Gallant.

Inggris, yang saat itu di bawah pendahulu Starmer, Rishi Sunak, berjanji mengajukan dokumen hukum yang menentang surat perintah penangkapan Netanyahu.

Namun, dalam perselisihan lain dengan AS, pemerintahan Starmer mengatakan akan menyerahkan masalah tersebut kepada ICC, dan tidak akan campur tangan.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)