TRIBUNNEWS.COM - Sebuah kapal migran dikabarkan tenggelam di lepas pantai Pulau Lampedusa, Italia, pada Rabu (4/9/2024).

Setelah kapal itu karam, 21 orang dilaporkan hilang di laut.

Namun, terdapat tujuh orang penumpang yang berhasil diselamatkan.

Dikutip dari Reuters, ketujuh orang yang diselamatkan adalah laki-laki berkewarganegaraan Suriah.

Mereka diselamatkan dari sebuah kapal yang sudah setengah tenggelam di 18,5 kilometer barat daya Lampedusa.

Para penyintas mengatakan mereka berangkat dari Libya pada Minggu (1/9/2024).

Lebih lanjut, mereka mengungkapkan 21 dari 28 orang penumpang, termasuk tiga anak-anak, telah jatuh ke laut saat cuaca buruk.

Kepala UNHCR Italia Chiara Cardoletti mengatakan para penyintas berada dalam kondisi kritis dan telah kehilangan kerabat di laut.

"Perahu itu terbalik beberapa kali, meninggalkan orang-orang berpegangan pada sisi perahu sementara anggota keluarga mereka tenggelam di sekitar mereka," ujar koordinator UNICEF untuk Italia, Nicola Dell'Arciprete, dalam sebuah pernyataan.

Menurut penjaga pantai setempat, mereka telah membawa para korban selamat ke Lampedusa.

Unit Angkatan Laut dan Udara juga telah dikerahkan untuk mencari para korban yang hilang.

Laut Tengah merupakan salah satu rute migrasi paling mematikan di dunia.

Baca juga: Kemnaker Ungkap Strategi Kejar Target 100 Ribu Penempatan Pekerja Migran di Jepang

Menurut badan migrasi PBB (IOM), lebih dari 2.500 migran meninggal atau hilang saat berupaya menyeberang tahun lalu, dan 1.047 tahun ini, hingga Selasa (3/9/2024).

Angka terbaru dari Kementerian Dalam negeri Italia mencatat bahwa lebih dari 43.000 migran telah mencapai Italia sejauh ini pada tahun 2024.

Jumlah tersebut jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.

Diberitakan Euro News, Wali Kota Wimereux, Jean-Luc Dubaële, mengatakan sudah saatnya pejabat pemerintah Prancis dan Inggris bertindak mengatasi krisis migran.

"Kami, sebagai pejabat terpilih, tidak tahan lagi. Kami muak harus mengelola situasi ini dan menyaksikan kesengsaraan ini menuju pembantaian," tuturnya.

Dubaële mengusulkan negara-negara melepaskan diri dari Perjanjian Le Touquet.

Perjanjian itu ditandatangani pada tahun 2003 yang menetapkan kontrol perbatasan yang berdampingan.

"Mari kita legalkan prosesnya dan biarkan para migran melewati Inggris," katanya.

(mg/Putri Amalia Dwi Pitasari)

Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS).