TRIBUNNEWS.COM - Brigade al-Qassam menembakkan 30 roket dari Lebanon selatan yang menargetkan pangkalan militer Israel di Palestina utara.

Kelompok perlawanan Palestina mengumumkan, serangan tersebut dilakukan sebagai bagian dari kampanye Banjir Al-Aqsa yang sedang berlangsung, dengan menargetkan markas besar Brigade Barat ke-300 pendudukan Israel di Khirbet Maar, yang terletak di Galilea barat.

Brigade al-Qasam menyebutkan bahwa serangan tersebut ditujukan pada posisi artileri brigade, pusat pemeliharaan, dan area berkumpul pasukan Israel.

Di Gaza, Brigade al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya menghancurkan sebuah kendaraan militer menggunakan alat peledak yang menembus lapis baja di Jalan Mansoura dekat zona industri di al-Shujaiya.

Pasukan IOF mengkonfirmasi kematian dua tentara dan cederanya tujuh lainnya setelah jatuhnya sebuah helikopter militer di Gaza karena “kerusakan teknis.”

Helikopter tersebut terlibat dalam operasi evakuasi seorang tentara yang terluka di Rafah.

Atau Heller, koresponden militer Channel 13 Israel menggambarkan insiden tersebut sebagai "bencana besar bagi angkatan udara", dan menambahkan bahwa "ini adalah pertama kalinya helikopter Black Hawk jatuh, karena dianggap sebagai pesawat yang sangat aman dan kuat."

Sementara itu, Qatar dan Mesir meminta Hamas agar menyetujui perubahan proposal 'kecil' yang mereka ajukan.

Sumber senior kelompok perlawanan Palestina mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa mereka menegaskan komitmennya terhadap proposal tanggal 2 Juli.

Sebelumnya telah digelar pertemuan tripartit antara mediator Qatar dan Mesir serta gerakan Perlawanan Palestina Hamas untuk membahas penyelesaian stagnasi negosiasi, kata sumber senior tersebut, Rabu kemarin.

Baca juga: Jubir Brigade Al-Qassam Abu Ubaida Rilis Instruksi Baru: Sandera Israel Bisa Pulang di Dalam Peti

Sumber tersebut menyatakan, Hamas menegaskan kembali komitmen mereka terhadap proposal 2 Juli, yang awalnya diajukan oleh Presiden AS Joe Biden dan disetujui oleh semua pihak kecuali “Israel.”

Namun, kemudian diungkapkan oleh penasihat keamanan nasionalnya bahwa hal itu berasal dari dokumen Israel.

Menurut sumber tersebut, para mediator meminta sedikit perubahan, terutama terkait penarikan Israel dari koridor Philadelphi dan kriteria pembebasan tawanan.

Pada hari Senin, Izzat al-Rishq, seorang anggota biro politik Hamas, menekankan bahwa kecuali ada tekanan yang diberikan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mematuhi persyaratan yang disepakati mengenai kesepakatan pertukaran tahanan, maka tawanan Israel tidak akan terungkap. .

Al-Rishq mengindikasikan bahwa "semua orang tahu bahwa Netanyahu dan pemerintahan Nazi-nya adalah pihak yang menghalangi perjanjian tersebut."

Dia menekankan bahwa tuntutan Perlawanan Palestina jelas dan tidak dapat dinegosiasikan: penghentian permanen agresi Israel di Gaza dan penarikan total pasukan pendudukan Israel dari Jalur Gaza.

Baca juga: Israel Tawari Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Keluar dengan Aman dari Gaza Tanpa Ditangkap

Pejabat Hamas memperingatkan agar tidak mempertimbangkan persyaratan baru Netanyahu sebagai dasar negosiasi, karena hal ini akan membuat pembicaraan pertukaran tahanan dan gencatan senjata kembali ke titik awal.

Al-Rishq juga menolak klaim yang disebarkan oleh "Israel" dan beberapa sumber AS mengenai tuntutan baru yang diajukan oleh Hamas sebagai klaim yang salah.

Dia menganggapnya sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab atas "peran Israel dalam menunda negosiasi untuk menghentikan agresi terhadap rakyat Palestina."

Sumber: Al Mayadeen