TRIBUNNEWS.COM – Prancis merupakan salah satu dari segelintir sekutu Israel yang memberikan suara mendukung resolusi PBB yang menuntut diakhirinya pendudukan Israel atas Gaza dan Tepi Barat dalam waktu satu tahun.

Resolusi pada Rabu (18/9/2024) tersebut didasarkan pada pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada bulan Juli, yang menyatakan bahwa kehadiran Israel di wilayah pendudukan tersebut melanggar hukum dan harus diakhiri.

Mayoritas dari 193 anggota Majelis Umum PBB memberikan suara mendukung resolusi ini.

Sementara 14 negara, termasuk Israel dan Amerika Serikat, memberikan suara menentangnya.

Sebanyak 43 negara lainnya, termasuk Inggris, abstain.

Meskipun sebagian besar dianggap sebagai sekutu Israel, Prancis mendukung resolusi tersebut.

Mengutip Middle East Eye, Nicolas de Riviere, perwakilan tetap Prancis di PBB, mengatakan kepada Majelis Umum bahwa negaranya berkomitmen untuk menghormati hukum internasional dan menegaskan kembali dukungan penuhnya terhadap Mahkamah Internasional.

"Sebagaimana dinyatakan pengadilan (ICJ) dalam pendapat nasihatnya pada Juli 2024, penjajahan wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, merupakan pelanggaran hukum internasional," ujar de Riviere.

"Oleh karena itu, negara-negara berkewajiban untuk tidak mengakui situasi yang timbul dari kehadiran ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Prancis tidak akan mengakui aneksasi ilegal wilayah-wilayah ini."

Ia menegaskan kembali komitmen Prancis yang teguh terhadap keamanan Israel.

Ia juga menekankan bahwa penjajahan yang berkelanjutan merupakan hambatan utama bagi solusi dua negara, yang menurutnya merupakan satu-satunya solusi yang dapat menjamin perdamaian abadi dan keamanan Israel dalam jangka panjang.

Baca juga: Australia Ungkap Penyesalan Tidak Setujui Resolusi PBB untuk Usir Israel dari Tepi Barat dan Gaza

"Ini menyiratkan pembentukan negara Palestina, serta dimulainya kembali perundingan perdamaian," tambahnya.

Kata Analis

Analis politik Prancis, Barah Mikhail, mengatakan bahwa sikap Prancis sama sekali tidak mengejutkan.

"Prancis selalu mengutuk penjajahan Israel atas wilayah Palestina," kata Mikhail kepada Middle East Eye.

"Selain mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, langkah ini memungkinkan Prancis untuk menjaga keseimbangan dalam hubungannya dengan Israel dan Palestina."

Pada bulan Januari, de Riviere menyatakan bahwa Prancis, yang setia kepada ICJ, akan mendukung keputusan pengadilan tersebut, apa pun isinya.

Sikap Prancis yang lebih lunak terhadap Palestina juga terlihat dalam resolusi PBB sebelumnya.

Pada bulan Februari, ketika resolusi Aljazair yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza diblokir oleh Amerika Serikat, perwakilan tetap Prancis di PBB menyatakan penyesalannya.

Kemudian di bulan April, Prancis memberikan suara mendukung rancangan resolusi yang diajukan oleh Aljazair, yang merekomendasikan penerimaan negara Palestina di PBB.

Sebulan kemudian, Prancis mendukung penerimaan Palestina sebagai negara anggota penuh, dengan memberikan suara mendukung rancangan resolusi yang memberikan hak-hak baru kepada Negara pengamat Palestina di PBB.

Hasil Resolusi PBB

Resolusi Majelis Umum PBB pada hari Rabu menuntut agar Israel segera mengakhiri keberadaannya yang melanggar hukum di Wilayah Palestina yang Diduduki, yang merupakan tindakan salah yang berkelanjutan dan menimbulkan tanggung jawab internasional, dan harus dilakukan paling lambat dalam waktu 12 bulan, mengutip Al Jazeera.

Resolusi tersebut menyerukan agar Israel mematuhi hukum internasional dan menarik pasukan militernya, segera menghentikan semua aktivitas permukiman baru, mengevakuasi semua pemukim dari tanah yang diduduki dan membongkar bagian tembok pemisah yang dibangunnya di dalam Tepi Barat yang diduduki.

Resolusi itu menyatakan Israel harus mengembalikan tanah dan "harta tak bergerak" lainnya serta semua aset yang disita sejak pendudukan dimulai pada tahun 1967 dan semua harta dan aset budaya yang diambil dari warga Palestina dan lembaga-lembaga Palestina.

Resolusi itu juga menuntut Israel mengizinkan semua warga Palestina yang mengungsi selama pendudukan untuk kembali ke tempat asal mereka dan memberikan ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh pendudukannya.

Resolusi tersebut disetujui oleh 124 negara anggota PBB dengan 43 negara abstain dan 14 negara menolaknya.

Baca juga:  Israel Kembali Menyerang Hizbullah, 100 Sasaran Militer di Lebanon Dikabarkan Hancur

Menentang

Daftar pihak yang menentang resolusi termasuk Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat. 

Argentina, yang pada tahun 2010 telah mengakui negara Palestina, di bawah Presiden saat ini Javier Milei telah mengubah pendiriannya dan tumbuh menjadi salah satu pendukung diplomatik Israel.

Negara itu juga menentang resolusi tersebut. 

Paraguay adalah satu-satunya negara lain di Amerika yang memberikan suara menentang resolusi tersebut.

Hongaria dan Republik Ceko adalah satu-satunya negara yang memberikan suara "tidak" dari Eropa, diikuti oleh Malawi dari Afrika dan beberapa negara kepulauan Pasifik.

Mendukung

Prancis, Spanyol, Finlandia, dan Portugal adalah beberapa negara Eropa utama yang memberikan suara mendukung. 

Selain Indonesia, pendukung lainnya yakni Jepang, China, Rusia, dan Brasil. 

Secara keseluruhan, hampir seluruh Afrika, Eropa, Asia, dan Amerika Latin memberikan suara setuju.

Abstain

Keputusan India untuk abstain berarti bahwa negara itu memutuskan hubungan dengan kelompok BRICS lainnya yang terdiri dari negara-negara terkemuka di Dunia Selatan dan dengan seluruh Asia Selatan, kecuali Nepal. 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganggap mitranya dari India, Narendra Modi, sebagai teman dekat. 

Di bawah pemerintahan Modi, hubungan antara Israel dan India telah tumbuh secara substansial karena New Delhi perlahan-lahan menjauh dari dukungan tradisionalnya yang teguh terhadap Palestina.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)