TRIBUNNEWS.com - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) melalui Departemen Luar Negeri menetapkan anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, Shahram Poursafi, sebagai buron.

Departemen Luar Negeri AS menawarkan imbalan uang 20 juta dolar Amerika atau sekitar Rp303 miliar bagi siapa saja yang memiliki informasi keberadaan Poursafi.

Dikutip dari situs resmi Pemerintahan AS, Poursafi juga dikenal sebagai Mehdi Reyazi dan Shahin Pourbakhsh.

Poursafi bersama IRGC diyakini merancang pembunuhan menggunakan eksekutor bayaran terhadap mantan Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton.

"Pada Oktober 2021 hingga April 2022, Poursafi yang berdomisili di Iran menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Bolton di Washington DC dengan imbalan 300 ribu dolar Amerika (sekitar Rp4,5 miliar)," jelas Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya, Kamis (26/9/2024).

Selain uang, Poursafi juga diduga memberi dukungan material dan sumber daya untuk memfasilitasi upaya pembunuhan tersebut.

Di bulan Agustus 2022, Departemen Kehakiman AS membuka tuntutan pidana terhadap Poursafi atas perannya dalam rencana pembunuhan tersebut.

Jika terbukti bersalah, Poursafi terancam hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 250 ribu dolar Amerika (Rp3,8 miliar) karena menggunakan fasilitas perdagangan antar-negara untuk tindakan kriminal.

Ia juga menghadapi ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda Rp3,8 miliar karena menyediakan dan berupaya memberikan dukungan material untuk rencananya.

Saat ini, AS masih belum mengetahui keberadaan Poursafi.

Sebelumnya, IRGC telah ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri AS sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) berdasarkan Pasal 219 Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan.

Baca juga: Buntut Ledakan Pager dan Walkie Talkie di Lebanon, IRGC Larang Penggunaan Perangkat Komunikasi

Iran Bantah Tuduhan AS

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kan'ani, membantah tuduhan AS yang mengatakan Iran telah mengancam pejabat senior Amerika.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan pihaknya secara intensif "memantau ancaman berkelanjutan dari Iran terhadap sejumpah pejabat senior, termasuk mantan presiden, Donald Trump."

Tuduhan itu langsung dibantah Kan'ani pada Kamis, dan menyebutnya sebagai "tak masuk akal dan sama sekali tak berdasar," dilansir Press TV.

"Jelas bahwa perumusan klaim semacam itu hanyalah bagian dari suasana elektoral di AS dan didorong oleh tujuan politik tertentu, sehingga klaim tersebut bahkan tidak memerlukan tanggapan," ujar Kan'ani.

"Perumusan atribusi dan tuduhan politik yang keliru seperti itu dalam kondisi kawasan (Timur Tengah) yang sedang tegang saat ini, tidak dapat mengurangi tanggung jawab internasional pemerintah AS dalam membantu dan berpartisipasi dalam berbagai kejahatan internasional terhadap Palestina dan Lebanon yang dilakukan oleh rezim Zionis (Israel)," tuturnya.

Kan'ani mengatakan opini publik di seluruh dunia menganggap "pemerintahan AS" dan para pejabatnya bertanggung jawab atas kekejaman kemanusiaan tersebut.

"Tindakan dan skenario tak masuk akal dan tak berdasar yang dibuat oleh pemerintah AS terhadap Iran tidak akan menghalangi tekad kami untuk mengejar pertanggungjawaban hukum dan internasional terhadap para pelaku dan penghasut kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Iran," katanya.

"Berlalunya waktu tidak akan melindungi para penjahat ini dari pengadilan dan hukuman," pungkas dia.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)