TRIBUNNEWS.COM - Moskow resmi mengesahkan doktrin baru terkait penggunaan senjata nuklir yang lebih luas, dengan tujuan menyerang negara-negara musuh yang berani menyerang Rusia.

Kebijakan tersebut disahkan setelah Presiden Rusia, Vladimir Putin, menggelar pertemuan dengan Dewan Keamanannya serta menyepakati masalah tersebut dengan Presiden Belarus, Alexander Lukashenko.

Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Putin. Dalam keterangan resminya, Putin mengatakan doktrin nuklir itu benar direvisi.

"Kami melihat situasi militer dan politik modern berubah secara dinamis dan kita harus mempertimbangkan hal ini," kata Putin, dilansir AFP.

"Munculnya sumber ancaman dan risiko militer baru bagi Rusia dan sekutu kami," lanjut Putin.

Doktrin nuklir baru ini memungkinkan Moskow menggunakan senjata nuklir untuk menangkis serangan negara-negara non-nuklir yang didukung negara berkekuatan nuklir.

Menurut Putin, penggunaan senjata nuklir Rusia adalah jaminan keamanan paling penting bagi negara kita dan warga negaranya.

Adapun kebijakan baru ini berlaku untuk Ukraina, negara non-nuklir yang belakangan ini kerap menerima dukungan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara bersenjata nuklir lainnya.

"Ini adalah sinyal yang memperingatkan negara-negara tersebut tentang konsekuensi jika mereka berpartisipasi dalam serangan terhadap negara kami dengan berbagai cara, tidak selalu dengan nuklir," kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Para ahli menafsirkan sikap keras Putin sengaja dilakukan untuk menggertak Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya agar tak mengusik kedaulatan Rusia.

AS Kecam Rencana Rusia

Merespons rencana Rusia, Pemerintah Amerika Serikat (AS) dengan tegas menentang.

Baca juga: Ancaman Rusia, Angkatan Udara Ukraina Pamer Sistem Antipesawat Tembakkan 1.000 Peluru per Menit 

Menurut Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, penggunaan senjata Nuklir merupakan keputusan yang tidak bertanggung jawab.

Blinken bahkan menuduh Putin telah mengguncang "nuclear saber" karena penggunaan senjata Nuklir dapat memicu ancaman serius.

"Itu sama sekali tidak bertanggung jawab," tegas Blinken