Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi mengajak negara-negara Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk bertindak konkret menyetop pelanggaran hukum internasional dan kekebalan hukum yang selama ini dipertontonkan Israel.

Hal ini disampaikan Retno dalam forum debat umum pada Sidang Majelis Umum PBB ke-79, di New York, Amerika Serikat (AS). Retno menegaskan, mandat DK PBB adalah menciptakan perdamaian, bukan melanggengkan perang atau mendukung pelaku perang.

“Mandat DK PBB adalah untuk menciptakan perdamaian, bukan melanggengkan perang atau bahkan mendukung pelaku perang itu sendiri,” kata Retno dalam keterangannya, Selasa (1/10/2024).

Retno juga mendorong adanya kepemimpinan tanpa hegemoni, yakni kepemimpinan global yang nyata dan memandu tindakan bersama, serta mengakomodir kepentingan semua pihak.

Ia pun usul 3 prioritas kunci. Yakni memajukan perdamaian yang inklusif, memastikan masa depan kesejahteraan bersama, dan membangun jembatan untuk memastikan kerja sama global.

Retno menyatakan 3 hal tersebut yang dilaksanakan Indonesia di dunia internasional. Sejarah juga membuktikan, Indonesia kerap menyuarakan kepentingan negara - negara global south seperti lewat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955.

Kemudian, Indonesia juga menggelar Presidensi G-20 di tahun 2022 yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan tajam akibat situasi geopolitik.

“Selain itu Presidensi Indonesia di G-20 pada tahun 2022 berhasil menjembatani perbedaan kepentingan yang tajam diantara beberapa negara anggota akibat situasi geopolitik saat itu,” jelas Retno.