TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin yang ditunjuk Rusia untuk wilayah Kherson Oblast yang diduduki sementara, Volodymyr Saldo, menyampaikan sebuah terobosan.

Ia telah mengumumkan wajib militer warga negara Ukraina dari wilayah yang diduduki sementara ke dalam angkatan bersenjata Rusia, dimulai pada 1 Oktober 2024, dan berlanjut hingga akhir tahun.

Berdasarkan pemberitaan Suspilne, lembaga penyiaran publik Ukraina. Wakil Kepala Pertama Dewan Daerah Kherson Yurii Sobolevskyi, mengatakan kepada Suspilne hingga saat ini tidak ada persiapan massal yang terlihat untuk wajib militer di wilayah yang diduduki sementara. 

Namun, pernyataan yang dibuat oleh otoritas pendudukan menunjukkan rencana untuk menggunakan penduduk setempat guna memenuhi kebutuhan pasukan Rusia.

Saldo menyatakan, wajib militer akan bertugas di unit-unit Distrik Militer Selatan Rusia.

Sobolevskyi mencatat, Rusia berjanji tidak akan melibatkan wajib militer dalam apa yang disebut operasi militer khusus (sebutan orang Rusia untuk perang melawan Ukraina -red).

"Kita lihat saja bagaimana ini bekerja dalam kenyataan. Jelas bahwa cepat atau lambat musuh akan mengeksploitasi sumber daya manusia kita, memaksa rakyat kita untuk berpartisipasi dalam perang ini," ucap Sobolevskyi.

"Rusia secara aktif mengumpulkan informasi tentang calon wajib militer melalui lembaga pendidikan, catatan sosial, dan catatan asuransi kesehatan. Mereka mengumpulkan informasi di mana-mana."

Sobolevskyi juga menyebutkan bahwa Rusia mendorong orang untuk melaporkan ketidaksetiaan kepada rezim Rusia atau dukungan terhadap angkatan bersenjata Ukraina, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu yang memenuhi syarat untuk wajib militer.

Sobolevskyi menekankan satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk menghindari wajib militer adalah dengan meninggalkan wilayah yang diduduki ke negara-negara Uni Eropa atau wilayah aman lainnya, tetapi tidak ke Federasi Rusia.

Sebelumnya, pemimpin Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit tentang wajib militer musim gugur di Rusia mulai 1 Oktober hingga 31 Desember. 

Baca juga: Orang Dekat Vladimir Putin Ditemukan Tewas dengan Luka Tembak di Dekat Moskow

Karena ia menganggap wilayah yang diduduki sebagai bagian dari Rusia, 'wajib militer' paksa juga akan dilaksanakan di sana.

Kementerian Luar Negeri Ukraina menyampaikan protes keras atas keputusan ini, dengan menegaskan kembali bahwa Rusia secara terang-terangan melanggar kewajiban hukum internasionalnya, khususnya Konvensi Jenewa tentang perlindungan warga sipil selama perang.

Uni Eropa mengutuk perekrutan warga negara Ukraina ke dalam pasukan Rusia di wilayah yang diduduki sementara sebagai pelanggaran hukum internasional.

Intelijen Inggris yakin bahwa Rusia akan terus memaksa wajib militer untuk menandatangani kontrak setelah menyelesaikan dinas mereka, mengirim mereka untuk berperang melawan Ukraina.

Vuhledar Dikuasai

Kota pertambangan batu bara Vuhledar, Ukraina, yang hancur akibat pertempuran selama lebih dari dua setengah tahun telah diduduki oleh pasukan Rusia.

Kelompok Pasukan Strategis-Operasional Khortytsia Ukraina telah melaporkan manuver penarikan pasukan yang dilakukan "untuk menyelamatkan personel dan peralatan tempur, serta mengambil posisi untuk tindakan lebih lanjut."

"Dalam upaya untuk menguasai kota dengan cara apa pun, (musuh) berhasil mengarahkan pasukan cadangan untuk melakukan serangan sayap, yang menguras habis pertahanan unit Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebagai akibat dari tindakan musuh, kota tersebut menghadapi ancaman pengepungan," bunyi pernyataan resmi, dikutip dari Defence Express.

Mengutip pernyataan seorang gubernur setempat, Suspilne-Donbas memperkirakan masih ada 107 warga sipil yang tersisa di kota itu yang "dengan tegas menolak untuk pergi," meskipun pasukan Rusia dan permusuhan semakin dekat.

Dulu ada sekitar 15.000 penduduk di Vuhledar sebelum Rusia melancarkan serangannya pada minggu-minggu awal invasi, pada bulan Maret 2022.

Yang memegang kendali kota itu terutama adalah Brigade Mekanik ke-72 dari Angkatan Bersenjata Ukraina.

Seminggu sebelum penarikan pasukan, seorang prajurit dari unit ini memberi tahu Suspilne tentang taktik yang digunakan Rusia dalam serangan: serangan lapis baja tanpa henti yang dikombinasikan dengan serangan jarak jauh menggunakan artileri, pesawat nirawak FPV, dan bom udara berpemandu.

Rusia menggunakan kendaraan lapis baja "pada dasarnya sebagai barang habis pakai" dengan mengirimnya dalam perjalanan satu arah menuju posisi Ukraina, hanya untuk dihancurkan saat mendekat, kata komandan kompi dengan kode panggilan Oscar.

BBC menunjukkan bahwa titik kritisnya adalah ketika pasukan Rusia memutus jalur pasokan logistik dari Vuhledar ke desa terdekat Bohoiavlenka.

Mereka berhasil mendekat dan mengambil alih jalan di bawah kendali tembakan dan menyerang siapa pun yang mencoba masuk atau keluar dari kota yang dikepung.

Institut Studi Perang yang berpusat di AS mengingat dua upaya besar pasukan Rusia untuk merebut kota itu, pada Oktober-November 2022 dan Januari-Februari 2023.

Keduanya gagal pada saat itu dan menyebabkan kerugian besar dalam hal personel dan peralatan, terutama di Brigade Infanteri Angkatan Laut ke-155 Armada Pasifik Rusia yang harus diisi ulang beberapa kali dan kehilangan sebagian besar tenaga kerjanya dalam pertempuran.

Lembaga tersebut juga menilai bahwa Rusia yang kini menguasai kota tersebut tidak mungkin menghasilkan kemajuan pesat lebih lanjut.

Para analis mencatat bahwa Rusia mencoba menargetkan konvoi Ukraina yang berangkat dari kota tersebut dengan serangan pesawat nirawak FPV dan menimbulkan kerugian yang tidak disebutkan, tetapi secara keseluruhan Ukraina berhasil menghindari pengepungan.

 Garis waktu pasti operasi penarikan pasukan tidak jelas, tetapi diyakini telah dimulai pada tanggal 30 September.

Terdakwa Ikut Perang

Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani undang-undang yang memberikan pengecualian dari tanggung jawab pidana kepada para terdakwa di Federasi Rusia yang bersedia untuk melawan, seperti diberitakan Pravda.

Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa tindakan ini dapat memengaruhi lebih dari 20.000 orang yang kasusnya saat ini sedang menunggu putusan pengadilan.

Para terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika mereka menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia atau menjadi sasaran mobilisasi. 

Sebelumnya, di Rusia, hanya mereka yang sedang diselidiki atau sudah dihukum yang dapat menandatangani kontrak dengan tentara Rusia untuk berpartisipasi dalam perang melawan Ukraina.

Duma Negara Rusia menyetujui rancangan undang-undang yang memungkinkan tidak hanya mereka yang telah dihukum atau sedang diselidiki untuk dikirim berperang melawan Ukraina, tetapi juga lebih dari 20.000 terdakwa – mereka yang kasusnya saat ini sedang disidangkan di pengadilan. 

Sumber-sumber di Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa "sekitar 40 persen dari sekitar 60.000 terdakwa diperkirakan akan dibawa [untuk bertempur dalam perang]," yang berarti lebih dari 20.000 orang.

(Tribunnews.com/Chrysnha)