Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Sanae Takaichi Kemungkinan Besar akan Menjadi PM Jepang Menggantikan Shigeru Ishiba

Pemilu internal LDP 27 September lalu Takaichi menang di sesi pertama memperoleh 72 suara, yang berarti mengalahkan Ishiba namun kalah di sesi kedua

Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Sanae Takaichi Kemungkinan Besar akan Menjadi PM Jepang Menggantikan Shigeru Ishiba
Daily
Mantan menteri keamanan ekonomi Jepang Sanae Takaichi (63) 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO -  Politisi senior partai demokrat liberal (LDP) asuhan mantan PM Shinzo Abe, Sanae Takaichi (63) kemungkinan besar akan menjadi PM Jepang wanita pertama setelah PM Shigeru Ishiba.

"Abe mengajari saya cara bertarung dalam pemilihan presiden selama setahun di masa lalu," papar Takaichi beberapa waktu lampau.

Kali ini dalam pemilu internal LDP 27 September lalu Takaichi menang di sesi pertama memperoleh 72 suara, yang berarti mengalahkan Ishiba namun kalah di sesi kedua sehingga Ishiba terpilih sebagai PM Jepang ke-102.

Takaichi memimpin dalam peluncuran Kelompok Studi Kekuatan Jepang pada pertengahan November tahun lalu. 

Dalam rangka memperkuat kekuatan nasional secara komprehensif, dosen diundang untuk belajar sesi diplomasi dan pertahanan 1~2 kali dalam sebulan, dan jumlah anggota awalnya mencapai 50.

Namun, karena diterima sebagai langkah politik di dalam LDP, hal itu dikritik secara terbuka oleh pejabat LDP sehingga dibatasi anggota maksimal 20 orang.

Baca juga: PM Jepang Shigeru Ishiba Suka Cosplay Dragon Ball, Menyukai Kereta Api dan Karaoke

BERITA REKOMENDASI

Saat pemilu LDP lalu Takaichi pun disindir banyak politisi LDP katanya bermain curang, mengirimkan selebaran promosi setelah muncul pengumuman pelarangan penyebaran info kampanye sebelum calon mengumumkan diri secara resmi sebagai peserta pemilu.

"Saya pikir apa yang dilakukan kamp Takaichi sama dengan menghasilkan uang di belakang layar.

Saya pikir tidak apa-apa untuk melakukannya. Ini sama dengan alasan seorang anggota Kongres yang tidak memiliki dana politik," kritik beberapa politisi Jepang.

Namun Takaichi membalas, "Itu dikirim sebelum aturan diputuskan, dan selebaran itu tidak menyebutkan pemilihan presiden sama sekali, dan itu tidak melanggar kebijakan partai sama sekali."

Kepala Sekretaris Kabinet Hayashi dan mantan Sekretaris Jenderal Ishiba memprotes Komisi Pemilihan Umum.

Meskipun demikian Komisi Pemilihan Umum memutuskan bahwa "kami telah mengambil tindakan pencegahan dan tidak akan mengambil tindakan tambahan.

Masalah selebaran tampaknya menjadi hambatan bagi kampanye Takaichi, tetapi angka jajak pendapat ternyata tidak turun setelah itu.  

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas