Kedutaan Besar Cina di Pakistan mengonfirmasi bahwa dua warga negara Cina tewas dan satu orang terluka dalam ledakan di dekat Bandara Internasional Jinnah di Karachi pada Minggu (6/10).

Sebanyak tiga orang tewas dan setidaknya 11 orang terluka dalam apa yang digambarkan pihak berwenang Pakistan sebagai "serangan teroris."

Menurut pernyataan Kedutaan Besar Cina, sebuah konvoi yang membawa staf Cina dari Port Qasim Electric Power Company (Private) Limited menjadi sasaran serangan.

Kementerian Luar Negeri Pakistan pada Senin (7/10) mengatakan bahwa para pelaku tidak akan dibiarkan lolos dari hukuman.

"[…] Badan keamanan dan penegak hukum Pakistan tidak akan menyisakan upaya untuk menangkap pelaku dan fasilitatornya. Tindakan barbar ini tidak akan dibiarkan tanpa hukuman," demikian pernyataan tersebut.

Kantor berita Reuters melaporkan bahwa kelompok militan separatis Balochistan Liberation Army (BLA) mengeklaim bertanggung jawab atas serangan hari Minggu (06/10) tersebut.

Apa yang dilakukan warga negara Cina di Pakistan?

Ribuan pekerja Cina di Pakistan sebagian besar terlibat dalam proyek Koridor Ekonomi Cina-Pakistan (CPEC), yang merupakan bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) senilai miliaran dolar dari Beijing.

Cina mengumumkan CPEC pada 2015 dengan tujuan memperluas hubungan perdagangan dan pengaruhnya di Pakistan serta Asia Tengah dan Selatan.

Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan provinsi Xinjiang di barat Cina dengan laut melalui Pakistan. Hal ini akan mempersingkat rute perdagangan Cina dan membantu menghindari Selat Malaka, jalur laut sempit yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik.

Pakistan, di sisi lain, diharapkan mendapat manfaat dari peningkatan perdagangan, infrastruktur, dan industri di sepanjang koridor sepanjang 2.000 kilometer tersebut, yang seluruhnya dibiayai oleh Cina.

Meskipun proyek ini akan meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, banyak penduduk provinsi Balochistan, yang merupakan pusat CPEC, menentangnya.

Ancaman konflik di Balochistan

Balochistan, provinsi barat daya Pakistan yang berbatasan dengan Afganistan dan Iran, adalah provinsi termiskin dan paling sedikit penduduknya. Kelompok pemberontak telah melakukan pemberontakan separatis selama beberapa dekade, mengeluh bahwa Islamabad dan provinsi Punjab yang lebih kaya mengeksploitasi sumber daya mereka secara tidak adil.

Pemerintah Pakistan telah mencoba mengakhiri pemberontakan ini dengan cara militer.

Separatis Baloch mengeklaim bahwa Cina berinvestasi di Gwadar, kota kecil nelayan di Balochistan yang memainkan peran penting dalam proyek CPEC, untuk mengeksploitasi sumber daya alam provinsi tersebut.

Proyek-proyek Cina di seluruh provinsi dan di bagian lain negara itu, termasuk kota pelabuhan Karachi, telah menjadi sasaran serangan militan Baloch selama bertahun-tahun.

Pada 2018, BLA menyerang konsulat Cina di Karachi. Pada April 2021, sebuah serangan bunuh diri di luar hotel mewah di Quetta, tempat duta besar Cina menginap, menewaskan empat orang dan melukai puluhan lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, BLA semakin meningkatkan serangan, menargetkan militer Pakistan sebagai balasan atas pengamanan proyek-proyek Cina.

Pada Agustus, BLA meluncurkan serangan terkoordinasi di provinsi tersebut yang menewaskan lebih dari 70 orang.

"Serangan telah meningkat selama beberapa waktu, mencerminkan militan separatis yang semakin berani dan marah terhadap investasi Cina, serta kapasitas yang semakin besar untuk melaksanakan operasi semacam ini," ujar Michael Kugelman, pakar Asia Selatan di Woodrow Wilson International Center for Scholars yang berbasis di Washington, kepada DW.

Tuntutan hak untuk Balochistan

Selain kelompok militan yang berjuang melawan Islamabad, ada beberapa partai politik dan kelompok hak asasi yang menuntut hak bagi provinsi dan masyarakat Baloch secara damai.

Kelompok-kelompok ini telah mengkritik keras tindakan pihak berwenang Pakistan di provinsi tersebut, menuduh militer dan badan intelijen melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Para analis mengatakan bahwa protes massal baru-baru ini di Balochistan menyoroti meningkatnya ketidakpuasan di antara penduduk lokal.

"Sepuluh tahun setelah peluncuran CPEC, janji untuk mengubah Gwadar menjadi kota seperti Shenzhen, Hong Kong, atau Dubai belum terpenuhi," ujar Kiyya Baloch, seorang jurnalis dan komentator yang telah meliput Balochistan secara luas, kepada DW, menambahkan bahwa gerakan perdamaian dimaksudkan untuk menentang kebijakan Beijing dan Islamabad terhadap provinsi tersebut.

Baloch Yakjehti Committee (BYC), sebuah kelompok hak yang mengkampanyekan hak-hak sipil, politik, dan sosial ekonomi masyarakat Baloch, jadi kelompok yang paling vokal menyuarakan tuntutannya pada aksi demonstrasi baru-baru ini di Balochistan. Gerakan ini telah memobilisasi orang-orang dan menyelenggarakan demonstrasi besar di seluruh wilayah.

Mahrang Baloch, pemimpin BYC, mengatakan kepada DW bahwa mereka mengorganisir "gerakan melawan genosida Baloch," menuduh pihak berwenang Pakistan melakukan ribuan penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum.

"Cina atau negara lain yang berinvestasi di Balochistan terlibat langsung dalam genosida Baloch. Penghilangan paksa dan pengusiran paksa di wilayah pesisir Makran sangat besar. Mereka menjarah sumber daya kami tanpa memberi manfaat kepada penduduk lokal Baloch," katanya.

Situasi yang bergejolak

Militer Pakistan melabeli BYC sebagai "proksi" bagi apa yang disebutnya teroris dan mafia kriminal.

"Strategi mereka adalah mengumpulkan kerumunan dengan dana asing, menghasut kerusuhan di antara masyarakat, menantang otoritas pemerintah dengan melempar batu, melakukan perusakan, dan membuat tuntutan yang tidak masuk akal," ujar Ahmed Sharif Chaudhry, kepala bagian media militer, kepada wartawan pada bulan Agustus.

"Tapi ketika negara bertindak, mereka menggambarkan diri mereka sebagai korban yang tidak bersalah," tambahnya.

Qamar Cheema, seorang analis pertahanan, menggambarkan situasi keamanan di provinsi tersebut sebagai "bergejolak," mengutip serangan militan yang merajalela terhadap instalasi militer.

"Untuk mengatasi situasi di mana Beijing telah berinvestasi secara besar-besaran, harus ada perdamaian dan stabilitas, dan negara harus bertindak untuk mengendalikan situasi," katanya kepada DW.

Editor: Srinivas Mazumdaru

Artikel ini diterjemahkan dari DW bahasa Inggris