TRIBUNNEWS.COM - Duta besar Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Barbara Woodward, mendesak Israel untuk berbuat lebih banyak guna melindungi warga sipil di Gaza dan mengizinkan operasi bantuan UNRWA terus berlanjut.

Pernyataan Woodward itu, disampaikan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa (29/10/2024), menyusul larangan Israel terhadap operasi UNRWA di Gaza.

"Kami dengan tegas juga menolak upaya untuk melemahkan atau merendahkan UNRWA, yang merupakan tulang punggung untuk tanggap kemanusiaan di Gaza dan penyelamat ratusan ribu warga sipil," kata Woodward, dikutip dari VOA.

Woodward menegaskan bahwa tidak dibenarkan untuk memutuskan hubungan dengan UNRWA.

Maka dari itu, menurut Woodward, Israel harus mematuhi kewajibannya dan memastikan UNRWA dapat melanjutkan upaya penyelamatan nyawa.

Pada Senin (28/10/2024), parlemen Israel mengesahkan dua undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah Israel dan memutuskan semua hubungan dengan badan tersebut.

Israel mengendalikan akses ke Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, serta tidak jelas bagaimana badan itu akan terus beroperasi di sana.

Tel Aviv mengeklaim, kalau UNRWA disusupi oleh Hamas.

Kelompok militan itu, kata Israel, mengambil bantuan dan menggunakan fasilitas PBB untuk melindungi kegiatannya.

Tuduhan itu dibantah oleh badan PBB itu.

Apa itu UNRWA?

Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) adalah badan pengungsi utama bagi warga Palestina dan beroperasi di seluruh Timur Tengah.

Awalnya didirikan pada tahun 1948 untuk mendukung 700.000 warga Palestina yang mengungsi dalam perang yang menyebabkan berdirinya Israel, dan menyediakan layanan pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan, dan layanan sosial, infrastruktur kamp, serta menjalankan tempat penampungan selama periode konflik.

Baca juga: Parlemen Israel Larang UNRWA, Tanda Runtuhnya Proses Kemanusiaan di Palestina

Operasinya tersebar di Tepi Barat yang diduduki – termasuk Yerusalem Timur – dan Jalur Gaza, serta Suriah, Lebanon, dan Yordania.

Lembaga ini sebagian besar didanai oleh sumbangan sukarela dari negara-negara anggota PBB, dan juga menerima sebagian dana langsung dari PBB.