TRIBUNNEWS.COM -  Mantan anggota pasukan khusus Korea Utara yang menjadi pembelot, Lee-Wong-gil mengatakan bahwa para tentara Korut merasa bangga dan terhormat bisa dikirim ke Rusia.

Komentar itu diungkap setelah 10.000 tentara asal Korut dilaporkan tiba di Kursk, wilayah garda depan konflik Rusia dan Ukraina.

Tak hanya pasukan tempur, Korut disebut turut mengirimkan sejumlah jenderal ke medan perang untuk membantu Rusia melawan Ukraina. 

Hal ini dilaporkan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) serta Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Mark Rutte dalam rapat tertutup, Selasa (29/10/2024).

Namun banyak pakar menilai bahwasannya beberapa pasukan Korut yang telah tiba di garis depan perang mengalami penderita.

Publik menuduh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menjual pasukannya untuk perang agresi yang ilegal.

Lantaran kehadiran tentara Korut hanya dianggap sebagai martir perang bagi Rusia dalam menghadapi serangan Ukraina.

Gaji Tentara Korut Dipangkas Untuk Negara

Pemerintah Rusia diketahui menjanjikan bayaran sebesar 2.000 dolar AS atau sekitar Rp 31 Juta per bulan bagi tentara Korea Utara (Korut) yang bersedia untuk ditugaskan ke Kursk.

Jumlah gaji yang dibayarkan oleh Moskow menunjukkan peningkatan fantastis hingga 10 kali lipat jika dibandingkan dengan gaji sebelumnya.

Dimana pada bulan lalu, Radio Free Asia melaporkan bahwa gaji rata-rata untuk personel militer Korut hanya berkisar antara 100 dan 300 won.

Baca juga: AS: 8.000 Tentara Korea Utara Tiba di Kursk, Bersiap Bantu Rusia Lawan Ukraina

Akan tetapi Storm Corps, yang juga dikenal sebagai Korps ke-11, unit pembelot Korut mengatakan bahwa upah bulanan rata-rata untuk pekerja dan tentara Korea Utara kemungkinan tidak akan sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Kemungkinan besar gaji tersebut akan dipangkas 90 persen hingga 95 persen dari tawaran pemerintah Rusia.

Ini berarti tentara Korut yang menjalankan masa tugas di Rusia hanya akan menghasilkan pendapatan kurang lebih 1 dolar AS per orang.

Meski begitu kabarnya Korea Utara akan menawarkan insentif lain untuk meningkatkan status sosial para prajurit.

Diantaranya seperti keanggotaan dalam Partai Pekerja yang berkuasa dan hak untuk pindah ke Pyongyang, ibu kota negara itu. 

Anggota keluarga prajurit yang dikirim ke Rusia dikabarkan bakal diberikan manfaat seperti rumah bagus atau masuk ke universitas bagus.

Tentara Korut Mengaku Bangga

Menepis stigma negatif yang dilontarkan publik, Lee-Wong-gil menegaskan bahwa para prajurit Korut tidak sesedih yang dipikirkan orang luar.

Para prajurit justru memandang misi khusus ini sebagai bagian tur langka yang dapat menghasilkan banyak uang.

Bahkan tak sedikit tentara Korut yang mengaku bangga karena mendapat kesempatan melihat dan menjajal berbagai alat tempur canggih milik militer Rusia.

Tak sampai disitu prajurit Korea Utara juga mengaku mendapatkan perlakuan istimewa bak keluarga saat tiba di Rusia.

“Mereka hanya akan menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk dipilih sebagai orang-orang yang akan pergi ke Rusia di antara banyak tentara Korea Utara,” kata Lee Woong-gil, mengutip dari APNews.
 
Media pemerintah Korut menolak berkomentar sejak badan mata-mata Seoul mengatakan bahwa Pyongyang telah memutuskan untuk mengirim pasukan 'berskala besar' ke Rusia untuk memerangi Ukraina.

Berbanding terbalik dengan respon Korut, Putin justru tidak menyangkal bahwa pasukan Korea Utara saat ini berada di Rusia.

Putin bahkan mengatakan bahwa terserah kepada Moskow untuk memutuskan bagaimana mengarahkannya sebagai bagian dari pakta pertahanan keamanan bersama yang ditandatanganinya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada bulan Juni.

Sebagai imbalan atas dukungan Korea Utara untuk Rusia, Presiden Putin kabarnya memberikan bantuan teknologi dalam pengembangan program misil dan satelit mata-mata Korea Utara. 

Diantaranya seperti satelit pengintaian hingga kapal selam. Moskow juga mungkin akan memberikan jaminan keamanan serta dukungan di PBB bagi negara tertutup itu, yang beberapa kali disanksi akibat uji nuklir.
 
  (Tribunnews.com/ Namira Yunia)