TRIBUNNEWS.COM –  Kepala pimpinan pasukan Shin Bet, Ronen Bar dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Herzi Halevi, bakal jadi target pemecatan selanjutnya yang akan dilakukan PM Netanyahu.

Isu reshuffle mencuat usai media lokal, Haaretz, mengatakan bahwa sumber yang dekat dengan Netanyahu, tengah mempertimbangkan pemecatan Halevi dan Bar.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Surat kabar Yedioth Ahronoth yang juga melaporkan rencana pemecatan  yang menargetkan Halevi dan Bar dalam waktu dekat.

Netanyahu sendiri hingga kini  masih enggan untuk memberikan komentar apapun terkait isu reshuffle jabatan yang menargetkan pimpinan pasukan Shin Bet, Ronen Bar dan kepala IDF, Herzi Halevi

Sementara pejabat senior Israel membantah kabar tersebut.

Meski demikian, ia tak menampik bahwa tidak tertutup kemungkinan bagi Netanyahu untuk memecat Halevi dan Bar.

“Seorang pejabat senior yang dekat dengan Netanyahu mengatakan, bahwa Netanyahu belum membahas rencana pemecatan, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya langkah-langkah seperti itu di masa mendatang,' tegas laporan Yedioth Ahronoth mengutip Anadolu.

Netanyahu Pecat Menhan Israel

Adapun rencana pemecatan dilakukan tepat setelah PM Netanyahu mendepak Yoav Gallant dari kursi Kementerian Pertahanan pada Rabu (6/11/2024).

Netanyahu berdalih pemecatan dilakukan karena hilangnya kepercayaan  menyusul berbagai cekcok antara keduanya yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

"Selama beberapa bulan terakhir, kepercayaan telah terkikis. Mengingat hal ini, saya memutuskan pada hari ini untuk mengakhiri masa jabatan Menteri Pertahanan," ucap Netanyahu dalam pernyataan yang dirilis kantornya.

Baca juga: Komentar Pertama Yoav Gallant Setelah Diberhentikan dari Jabatannya Sebagai Menhan oleh Netanyahu

Pasca memecat Gallant, Netanyahu langsung menunjuk Menteri Luar Negeri Israel Katz untuk mengisi posisi menteri pertahanan baru, menggantikan Gallant. Semenatra posisi Katz akan ditempati oleh Gideon Sa'ar.

Menanggapi hal itu, Gallant mengungkapkan tiga alasan pemecatan dirinya. 

Pertama, karena sikap oposisinya terhadap undang-undang 'korup' yang diajukan Netanyahu agar membebaskan kelompok ultra-orthodoks (heredim) dari wajib militer untuk bergabung ke IDF

Kedua, karena  Gallant dianggap gagal dalam mencapai kesepakatan pertukaran sandera,