Jadi ketidaksiapan bukan argumen yang valid untuk menunda undang-undang tersebut."

Argumen yang lebih dapat dipahami, kata Polsterer, adalah bahwa Komisi Eropa seharusnya membantu negara-negara menerapkan peraturan tersebut dengan menyediakan perangkat digital. Perangkat ini akan membantu perusahaan mengunggah hasil uji tuntas atau menunjukkan apakah negara mitra memiliki risiko deforestasi yang tinggi, sedang, atau rendah. Namun, perangkat tersebut tidak akan beroperasi penuh hingga Desember 2024.

"Dan sekarang memang agak terlambat bagi beberapa perusahaan untuk mempersiapkan diri menghadapi undang-undang baru tersebut," kata Polsterer. "Namun, ada solusi lain untuk masalah ini selain menunda peluncurannya sama sekali."

Produsen cokelat tuntut pengesahan

Sejumlah kelompok industri, termasuk Federasi Perdagangan Kayu Eropa dan Serikat Pekerja Ternak dan Daging Eropa, serta perusahaan kayu besar AS, mengklaim bahwa mereka tidak dapat memenuhi persyaratan EUDR tepat waktu, atau tidak siap untuk mematuhinya.

Pantai Gading dan Ghana adalah produsen kakao terkemuka di dunia, dan Eropa adalah pasar terbesar bagi kedua negara.

Pantai Gading telah menyiapkan kartu identitas elektronik untuk petani yang membantu melacak biji kakao dari perkebunan ke pelabuhan ekspor.

Hal ini memungkinkan mereka mengakses pembayaran elektronik sekaligus menjamin harga bagi petani untuk hasil panen berdasarkan peraturan UE yang baru.

Ghana sejauh ini telah berhasil memetakan semua perkebunan dan petani kakao di dalam negeri, serta menyederhanakan sistem pengawasan dan sertifikasi untuk mengurangi biaya bagi petani kecil.

Dengan keberhasilan di kedua negara, sekelompok 120 organisasi masyarakat sipil dan petani Ghana dan Pantai Gading baru-baru ini menulis surat kepada UE yang berisi kekhawatiran soal rencana penundaan EUDR. Beberapa raksasa di sektor kakao dan cokelat, termasuk Nestle, Mars Wrigley, dan Ferrero, juga menentang penundaan.

"Penundaan ini hanya akan meningkatkan ketidakpastian dan membahayakan investasi signifikan yang telah dilakukan perusahaan dalam mempersiapkan penerapannya," tulis mereka dalam surat terbuka.

Dan Polsterer mengatakan bahwa perusahan seperti produsen ban Michelin telah menginvestasikan jutaan dolar ke dalam sistem baru agar dapat mematuhi undang-undang tersebut pada akhir tahun 2024, dan telah menawarkan kontrak khusus dengan premi kepada para pemasok.

"Jadi mereka siap. Dan mereka sekarang akan kehilangan keunggulan kompetitif ini jika undang-undang tersebut ditunda karena yang lain telat melewati batas waktu. Saya tidak berpikir ini menjadi pertanda baik bagi keamanan bisnis dan hubungan Eropa dengan mitra dagangnya," katanya.

Pertaruhan besar

Parlemen Eropa akan memutuskan penundaan undang-undang penggundulan hutan pada Kamis, 14 November.

Polsterer berharap pengesahan undang-undang akan berjalan sesuai rencana.