"Kita tahu misalnya bahwa Rusia lebih menyukai partai politik tertentu di Jerman daripada yang lain. Mereka ingin memperburuk kecenderungan polarisasi dalam masyarakat Jerman dan itu adalah ancaman yang harus kita waspadai menjelang pemilihan Bundestag," kata Hassler kepada DW.

Upaya mengatur platform media sosial

Uni Eropa sejauh ini telah memperkenalkan serangkaian peraturan komprehensif untuk media sosial dan pasar digital dengan Undang-Undang Layanan Digital, DSA. UU tersebut bertujuan untuk mencegah aktivitas ilegal dan berbahaya secara daring, serta penyebaran disinformasi.

Dalam temuan awal yang dikeluarkan pada bulan Juli, regulator Uni Eropa mendapati X melanggar DSA, dengan menyatakan bahwa sistem verifikasi centang biru "menipu pengguna," bahwa platform tersebut tidak mematuhi "transparansi yang diwajibkan terkait periklanan" dan "gagal memberikan akses ke data publiknya kepada peneliti."

Tantangannya sekarang adalah menerapkan undang-undang tersebut, kata Kettemann, dan itu tidak akan terjadi tepat waktu untuk pemilihan federal Jerman pada bulan Februari. "Beberapa platform seperti X tampaknya tidak bekerja sama sama sekali dengan aturan Uni Eropa, jadi akan cukup sulit untuk menyelaraskan platform tersebut dengan nilai-nilai demokrasi dan aturan Uni Eropa," katanya.

Hal ini bisa jadi lebih sulit di masa mendatang karena peran Elon Musk semakin besar dalam pembuatan kebijakan AS, Kettemann khawatir, setelah Wakil Presiden terpilih AS JD Vance minggu ini menyatakan bahwa AS akan menarik dukungan untuk NATO jika UE mencoba mengatur X.

Karena semakin banyak pemilih, terutama pemilih muda, yang mencari informasi tentang politik dan urusan dunia di media sosial, Ketterman mendesak partai-partai tradisional untuk meningkatkan aktivitas mereka di platform media sosial karena mereka tidak boleh menyerahkan bidang tersebut kepada aktor disinformasi lagi. "Kita harus berjuang," katanya.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris