TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri (PM) Israel, Benyamin Netanyahu, menjatuhkan sanksi pada Haaretz, surat kabar tertua di Israel, setelah merilis liputan yang berisi kritikan perang di Gaza.

Dikutip dari Al Mayadeen, Haaretz secara aktif merilis berita kritis atas tindakan militer "Israel" di Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober.

Haaretz juga memberikan laporan investigasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) saat operasi militer meluas di Gaza dan di Lebanon.

Terbaru penerbit Haaretz, Amos Schocken, pada 27 Oktober lalu menyampaikan pidato dengan menyebut milisi Hamas sebagai "pejuang kemerdekaan".

Alasan tersebut yang membuat pemerintah Israel murka, hingga melayangkan sanksi dan kecaman kepada Haaretz .

Dalam pernyataannya, Menteri Komunikasi, Shlomo Karhi, mengatakan pihak pemerintah akan memerintahkan boikot kepada media Haaretz.

Tak hanya itu pemerintah Israel juga akan menyetop iklan pemerintah di Haaretz dan membatalkan semua langganan bagi pegawai negeri sipil (PNS) serta pegawai badan usaha milik negara (BUMN).

"Kita tidak boleh membiarkan kenyataan di mana penerbit surat kabar resmi di Israel menyerukan penerapan sanksi terhadap negara ini, mendukung musuh-musuh negara di tengah perang, serta tetap dibiayai oleh negara di saat badan-badan internasional merusak legitimasi Israel," ujar proposal yang diajukan Kar'i.

Merespons sanksi yang dilayangkan pemerintah Israel, Haaretz dengan lantang mengecam tindakan tersebut.

Mereka menyebut upaya Israel sebagai tindakan pembungkaman surat kabar yang kritis dan independen.

Israel Gerebek Kantor Associated Press

Sanksi seperti ini bukan kali pertama yang dilayangkan pemerintah Israel.

Pada Mei lalu, Otoritas Israel dilaporkan menggerebek kantor berita dan saluran televisi Associated Press yang  berlokasi di kota Sderot, Israel Selatan.

Baca juga: Al Jazeera Bantah Tuduhan Israel yang Sebut 6 Jurnalisnya Anggota Hamas atau PIJ

Tak hanya melakukan penggerebekan, pihak Israel juga turut mencabut izin siar portal berita asal New York itu.

Adapun penggerebekan ini dilakukan  Kementerian Komunikasi Israel lantaran Associated Press dituding sebagai media corong Hamas.

Israel menilai tindakan itu sebagai sebuah ancaman yang membahayakan keamanan nasional,.

Lebih lanjut, untuk mencegah Associated Press melakukan siaran publik, otoritas Israel turut menyita kamera dan sejumlah perlengkapan lainnya yang ada di kantor pusat.

"Sesuai dengan keputusan pemerintah dan instruksi Menteri Komunikasi, Kementerian Komunikasi akan terus mengambil tindakan penegakan hukum apa pun yang diperlukan untuk membatasi siaran yang membahayakan keamanan negara," kata kementerian itu, dikutip dari Al Arabiya. 

Kantor Al Jazeera Ditutup Paksa

Menyusul penggerebekan media Haaretz dan Associated Press, pasukan Israel turut menggelar penggerebekan di studio siaran televisi Al Jazeera yang berlokasi di Ramallah Tepi Barat.

Selain melakukan penggerebekan, dalam kesempatan tersebut tentara bersenjata Israel juga turut menyita peralatan siar seperti kamera yang ada dalam ruangan tersebut.

Kemungkinan besar pengusiran paksa itu dilakukan lantaran Netanyahu menuduh saluran TV Al Jazeera telah membantu kelompok perlawanan Palestina Hamas.

Menurut al-Omari, cara ini sengaja dilakukan Israel, bertujuan untuk menghapus kebenaran dan mencegah orang mendengar kebenaran.

Hal senada juga dilontarkan Izzat al-Risheq, anggota biro politik Hamas, ia menggambarkan perintah penutupan tersebut sebagai tindakan pembungkaman kebenaran.

"Penutupan kantor Al Jazeera adalah puncak dari perang yang dideklarasikan terhadap jurnalis yang menjadi sasaran terorisme Zionis sistematis yang bertujuan menyembunyikan kebenaran," jelas al-Risheq.

(Tribunnews.com / Namira Yunia)