TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Pertahanan Israel, Moshe Yaalon, mengakui bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang dan pembersihan etnis di Jalur Gaza, dilansir Al Jazeera.

Yaalon, yang merupakan mantan kepala staf angkatan darat, mengatakan kepada media Israel bahwa kelompok garis keras di kabinet sayap kanan PM Israel Benjamin Netanyahu ingin mengusir warga Palestina dari Gaza utara dan membangun kembali permukiman Yahudi di sana.

"Saya terpaksa memperingatkan tentang apa yang terjadi di sana dan apa yang disembunyikan dari kita," kata Yaalon kepada penyiar publik Kan pada hari Minggu (1/12/2024).

"Pada akhirnya, kejahatan perang sedang dilakukan."

Dalam wawancara dengan saluran swasta DemocratTV, Yaalon mengatakan:

“Jalan yang kita lalui adalah penaklukan, aneksasi, dan pembersihan etnis.”

Ketika ditanya tentang “pembersihan etnis”, ia menjawab:

"Apa yang terjadi di sana? Tidak ada lagi Beit Lahiya, tidak ada lagi Beit Hanoon, tentara melakukan intervensi di Jabalia, dan pada kenyataannya, tanah itu dibersihkan dari orang Arab."

Yaalon menjabat sebagai menteri pertahanan Israel di bawah Netanyahu dari tahun 2013 hingga 2016.

Ia telah menjadi kritikus keras terhadap perdana menteri tersebut, sejak saat itu.

Partai Likud yang dipimpin Netanyahu menuduhnya menyebarkan "fitnah", sementara Menteri Luar Negeri Gideon Saar, kepala partai sayap kanan kecil, mengatakan bahwa tuduhan Yaalon tidak berdasar.

Baca juga: Israel Berharap Rezim Suriah Melemah, Tak Ingin Rezim Suriah Runtuh, Suriah Lemah Tel Aviv Girang

Pembersihan Etnis

Palestina telah lama menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Gaza selama konflik yang berlangsung.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, sejarawan Palestina-Amerika Rashid Khalidi, profesor emeritus Edward Said untuk studi Arab modern di Universitas Columbia, mengatakan bahwa genosida yang terjadi di Gaza sejak Oktober 2023 lebih buruk daripada fase mana pun dalam sejarah Palestina.

Dalam beberapa minggu terakhir, militer Israel telah mengintensifkan serangan di Gaza utara, memaksa warga sipil meninggalkan daerah tersebut.

Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan, warga Palestina telah menderita lebih dari sebulan akibat pengepungan militer di Gaza utara.

Pada Kamis (28/11/2024), Menteri Perumahan Yitzhak Goldknopf mengunjungi perbatasan Gaza dan menyatakan dukungannya terhadap inisiatif untuk membangun kembali permukiman di daerah kantong tersebut.

Sebagian besar komunitas internasional menganggap pemukiman yang dibangun di wilayah yang direbut Israel dalam perang tahun 1967 sebagai pemukiman ilegal.

Perluasan pemukiman ini juga dipandang sebagai hambatan bagi perdamaian karena menggerogoti tanah yang diinginkan Palestina untuk negara masa depan.

Pada hari Minggu, para pemimpin Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) di Kuwait kembali menyerukan gencatan senjata yang segera dan permanen di Gaza.

Para pemimpin GCC mengutuk keras kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel di Jalur Gaza, yang mereka anggap sebagai bagian dari agenda genosida dan pembersihan etnis terhadap warga Palestina.

Mereka juga menyambut baik surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC terhadap Netanyahu dan Mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.

Saat negosiasi untuk gencatan senjata terus berlangsung, pasukan Israel menyerang Beit Lahiya, Gaza utara, pada hari Senin, menewaskan sedikitnya 10 warga Palestina lagi.

Seorang warga Palestina lainnya tewas dalam serangan Israel di desa Al-Musaddar di Gaza tengah pada Senin pagi, The New Arab melaporkan.

Kantor berita Palestina Wafa mengatakan, terjadi penembakan membabi buta di Absan al-Kabira di selatan Khan Younis.

Saksi mata menyatakan, ada ketakutan yang meluas di antara penduduk bahwa ini bisa menjadi awal dari serangan darat baru di daerah tersebut.

Baca juga: Fatah dan Hamas Bahas Usulan Mesir soal Gencatan Senjata dengan Israel

Serangan Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 44.429 warga Palestina dan melukai 105.250 orang sejak 7 Oktober 2023.

Sedikitnya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin oleh Hamas pada hari itu, dan lebih dari 200 orang ditawan.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)