Kesimpulan Investigasi Israel Soal Serangan Banjir Al-Aqsa Hamas: IDF Cueki Dokumen Jericho Wall
Ada kesan over-confidence dari pasukan IDF di perbatasan Gaza kalau serangan besar tidak akan terjadi dan sistem pertahanan Israel kuat
Penulis: Hasiolan Eko P Gultom
Kesimpulan Investigasi IDF Soal Serangan Banjir Al-Aqsa Hamas: Dokumen Jericho Wall Dicueki
TRIBUNNEWS.COM - Channel 12 Israel menerbitkan kesimpulan yang dicapai oleh komite investigasi yang dibentuk oleh tentara Israel (IDF) mengenai kegagalan untuk menghadapi serangan perlawanan Palestina terhadap permukiman Israel di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023.
Hal yang paling menonjol dari kesimpulan ini adalah kalau kepemimpinan tentara Israel di selatan punya konsep yang salah tentang kemampuan pertahanan di perbatasan dengan Gaza.
Baca juga: Israel Bangun Zona Penyangga Radius 2 Km di Jalur Gaza, IDF Tembak Siapa Pun yang Berani Masuk
Disebutkan, ada kesan over-confidence dari pasukan IDF di perbatasan Gaza kalau serangan besar tidak akan terjadi dan sistem pertahanan di perbatasan akan mampu mematahkan serangan yang datang.
"Persepsi yang salah ini menyebabkan respons yang tidak tanggap terhadap ancaman," menurut laporan itu.
Komite investigasi juga menyimpulkan bahwa salah satu alasan kegagalan itu adalah keyakinan sistem militer bahwa tembok keamanan di perbatasan Jalur Gaza tidak dapat diserbu.
"Kegagalan lainnya adalah IDF yakin kalau intelijen akan memperingatkan sebelumnya tentang serangan yang tidak biasa yang direncanakan oleh perlawanan Palestina," kata laporan tersebut.
Cueki Dokumen Jericho Wall
Kesimpulan lain dari penyidikan komite itu juga menyatakan, kepemimpinan militer Israel di selatan memperkirakan kalau rencana Hamas tidak logis dan tidak bertindak meskipun ada peringatan sebelumnya.
Peringatan yang dimaksud adalah dokumen 'Wall Jericho'.
“Tembok Jericho” adalah dokumen yang diserahkan kepada kepala intelijen militer Israel (Aharon Haliva mengundurkan diri pada April 2024) dan Komando Selatan IDF pada Mei 2022.
Dokumen tersebut merinci rencana serangan Hamas, namun para pejabat senior merekomendasikan untuk tidak berfokus pada hal tersebut karena menilai Hamas tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.
"Lebih lanjut dikatakan kalau Komando Selatan IDF percaya kalau dokumen Tembok Jericho adalah skenario yang mustahil, dan mereka menganggap dokumen tersebut tidak valid, dan akibatnya tidak ada tindakan yang tepat yang diambil.
Selain itu, kesimpulan dari komite investigasi adalah bahwa “skenario paling berbahaya yang disiapkan Israel adalah infiltrasi antara satu dan tiga kelompok Hamas pada saat yang sama,” menurut sumber yang sama.
Juga dinyatakan dalam kesimpulan komite bahwa mengurangi pasukan keamanan di perbatasan Gaza adalah alasan untuk keunggulan numerik gerakan Hamas.
Saluran Israel 12 mengatakan bahwa penyelidikan akan disampaikan kepada Kepala Staf Israel, Herzi Halevy, dalam waktu dua minggu, dan diharapkan bahwa keputusan akan diambil mengenai beberapa komandan tentara Israel berdasarkan itu.
Panglima IDF Isyaratkan Pengunduran Diri
Adapun Kepala Staf Pasukan Pendudukan Israel (IDF) Herzi Halevi telah mengisyaratkan kalau dia bermaksud untuk mengundurkan diri setelah IDF menyelesaikan penyelidikannya terhadap peristiwa Serangan Banjir Al Aqsa oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.
“Pada akhir penyelidikan, kami juga akan membuat keputusan pribadi dan komandan akan melakukan tanggung jawab, dari saya. Saya tidak berniat melewatkan keputusan pribadi saat semua menjadi lebih jelas bagi kami," tulis Halevi dalam sebuah surat tertulis kepada pasukannya diansir RNTV, Jumat (29/11/2024).
Baca juga: Awalnya Semangat Mau Balas Dendam ke Hamas, Pasukan Cadangan Israel Kini Makin Ogah Berperang
Dalam surat itu, Herzi Halevi membela diri dari kritik yang ditujukan pada keputusannya untuk melakukan penunjukan terhadap perwira senior di IDF setelah kegagalannya mengantisipasi keamanan serangan besar-besaran Hamas.
“Penunjukan perwira ke posisi bukanlah hak istimewa, tetapi perintah dan tugas operasional. IDF tidak boleh membeku,” kata Halevi, dikutip oleh “The Times of Israel”.
Isyarat mundurnya Herzi Halevi mengindikasikan krisis tidak hanya terjadi di tubuh pasukan Israel berupa tingginya angka desersi dan penolakan panggilan wajib militer di tengah berlanjutnya perang di front Gaza, namun juga di level pimpinan komando.
Pakai Solusi Tentara Bayaran
Sejak dimulainya genosida warga Palestina di Gaza, pemerintah Israel telah beralih menggunakan tentara bayaran untuk mengatasi krisis perekrutan.
Ini termasuk kerja sama dengan intelijen Jerman untuk merekrut pencari suaka dari Afghanistan, Libya, dan Suriah.
Mereka ditawari gaji bulanan antara €4.000 (Rp 67 Juta) hingga €5.000 (Rp 84 juta) dan memperoleh kewarganegaraan Jerman dengan cepat, banyak yang telah bergabung dalam perjuangan ini.
Laporan menunjukkan bahwa sekitar 4.000 imigran dinaturalisasi antara bulan September dan Oktober saja,” tulis kolumnis The Cradle Mohamed Nader al-Omari.
Baca juga: Perusahaan Tentara Bayaran AS Bersaing Dapatkan Kontrak Besar Kendalikan Keamanan di Gaza Utara
Israel sedang menjajaki peluncuran “program percontohan” yang dapat melihat perusahaan keamanan swasta AS menggantikan tentara di Gaza utara.
Hal itu dilakukan untuk “menemani konvoi makanan dan obat-obatan ” bagi warga Palestina yang masih berada di wilayah yang hancur itu, menurut laporan harian Israel Globes.
Kontraktor Pentagon yang terkenal Constellis dan Orbis adalah kandidat terdepan untuk mengambil alih tentara Israel setelah pembersihan etnis Palestina di Gaza utara berakhir.
Di antara pesaing utama untuk kontrak bernilai jutaan dolar tersebut adalah Constellis, penerus langsung perusahaan tentara bayaran terkenal Blackwater, dan Orbis, perusahaan Carolina Selatan yang kurang dikenal yang dijalankan oleh mantan jenderal yang telah bekerja sama dengan Pentagon selama 20 tahun.
Para pejabat mengatakan program percontohan untuk Gaza utara bertujuan untuk "mencegah Hamas atau geng lain mengambil alih truk bantuan dan membebaskan tentara IDF dari misi berbahaya tersebut."
Dalam beberapa minggu terakhir, Kementerian Dalam Negeri Gaza membentuk pasukan polisi baru untuk menangani kelompok bandit dan geng yang telah merampok pengiriman bantuan kemanusiaan dan memeras organisasi internasional di Jalur Gaza selatan.
PBB mengatakan geng-geng ini kemungkinan besar “mendapat keuntungan dari kebaikan hati pasif jika tidak aktif” atau “ perlindungan ” dari tentara Israel.
Pada bulan Oktober, firma keamanan AS ketiga – Global Delivery Company (GDC) – yang menggambarkan dirinya sebagai “Uber untuk zona perang" – mengklaim bekerja sama dengan firma lain untuk menciptakan dan mengelola “ gelembung kemanusiaan ” di Gaza.
GDC dijalankan oleh Mordechai Kahane, seorang pengusaha Israel yang bekerja dengan intelijen Israel selama perang di Suriah untuk mempersenjatai kelompok ekstremis yang berusaha menggulingkan pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Meskipun tidak ada angka resmi tentang besarnya kontrak yang ditawarkan Tel Aviv untuk perusahaan-perusahaan tentara bayaran ini, Globes mengutip Letnan Kolonel Yochanan Zoraf, seorang peneliti di Institut Studi Keamanan Nasional (INSS) dan mantan penasihat urusan Arab di militer Israel, yang mengatakan angka tersebut kemungkinan akan mencapai "miliaran shekel per tahun."
“Ini bukanlah perusahaan yang akan mengelola kehidupan sehari-hari penduduk,” klaim Zoraf, seraya menambahkan bahwa “tanggung jawab periferal untuk pertahanan [Gaza utara] serta tanggung jawab sipil itu sendiri” berada di tangan Israel.
Mantan perwira militer itu juga mengatakan Tel Aviv kemungkinan akan “meminta AS – atau pihak luar – untuk mendanai program tersebut.”
Pada hari Selasa, Israel Hayom melaporkan bahwa program percontohan tersebut belum menerima persetujuan dari kabinet keamanan “karena kesulitan hukum dalam mendefinisikan pendudukan” berdasarkan hukum internasional.
“Untuk menghindari hambatan hukum, badan keamanan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan dana eksternal dari organisasi bantuan kemanusiaan atau negara asing untuk [perusahaan tentara bayaran], yang membutuhkan biaya puluhan juta dolar untuk beroperasi,” tambah laporan itu.
Gunakan Tentara Bayaran Saat Krisis Perekrutan
Sejak dimulainya genosida warga Palestina di Gaza, pemerintah Israel telah beralih ke tentara bayaran untuk mengatasi krisis perekrutan.
Ini termasuk kerja sama dengan intelijen Jerman untuk merekrut pencari suaka dari Afghanistan, Libya, dan Suriah.
“Selama tujuh bulan terakhir, Values Initiative Association dan German–Israel Association (DIG) telah berupaya merekrut para pengungsi dari negara-negara mayoritas Muslim yang dilanda perang sebagai tentara bayaran untuk Israel".
Gaji Bulanan antara Rp 67 Juta - Rp 84 juta
"Ditawari gaji bulanan antara €4.000 (Rp 67 Juta) hingga €5.000 (Rp 84 juta) dan memperoleh kewarganegaraan Jerman dengan cepat, banyak yang telah bergabung dalam perjuangan ini. Laporan menunjukkan bahwa sekitar 4.000 imigran dinaturalisasi antara bulan September dan Oktober saja,” tulis kolumnis The Cradle Mohamed Nader al-Omari.
(oln/scope24/TC/*)