Yoon telah menjadi sekutu dekat Amerika Serikat, dengan Biden menyambutnya dalam kunjungan kenegaraan tahun lalu dan Korea Selatan pada Maret menjadi tuan rumah KTT demokrasi global, yang merupakan gagasan utama pemerintahan AS yang akan berakhir.

Setelah kemenangan pemilihan Donald Trump pada Pilpres AS 2024 lalu, presiden Korea Selatan juga telah mengucapkan selamat kepada kandidat dari Partai Republik tersebut. Ia pun menyatakan harapan dapat bekerja sama dengan pemerintahan AS yang akan datang.

Pembantu Presiden Korsel Siapkan Aksi Pengunduran Diri Massal

Para pembantu senior Presiden Yoon Suk Yeol, termasuk kepala stafnya, siap melakukan pengunduran diri secara massal pada hari Rabu, kata kantor kepresidenan, setelah Majelis Nasional memblokir pernyataan mendadak Yoon tentang darurat militer.

Mereka termasuk Chung Jin-suk, kepala staf kepresidenan; Penasihat Keamanan Nasional Shin Won-sik; dan Sung Tae-yoon, kepala staf kebijakan, serta tujuh pembantu senior lainnya.

Tawaran pengunduran diri itu disampaikan setelah Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa malam, menuduh oposisi memiliki "kekuatan anti-negara" yang melumpuhkan jalannya negara dengan mosi pemakzulan dan rancangan undang-undang anggaran yang dikurangi.

Baca juga: Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Resmi Cabut Darurat Militer, Cuma Berlaku 5 Jam usai Ditolak Parlemen

Yoon mencabut darurat militer setelah pemungutan suara bulat oleh Majelis Nasional pada Rabu pagi untuk menuntut presiden mencabutnya.

Desakan Pecat Kepala Pertahanan

Pemimpin partai berkuasa desak Yoon untuk memecat kepala pertahanan terkait kegagalan darurat militer

Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa mendesak Presiden Yoon Suk Yeol untuk menjelaskan keputusannya yang menyatakan darurat militer dan memecat Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun atas apa yang disebutnya "situasi bencana."

Han Dong-hoon melontarkan pernyataan tersebut setelah Yoon mencabut darurat militer dalam rapat Kabinet Rabu pagi setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk memblokir dekrit tersebut.

Yoon mengatakan deklarasi darurat militernya ditujukan untuk "memberantas kekuatan anti-negara," menuduh oposisi "melumpuhkan" pemerintah dengan mosi pemakzulan terhadap pejabat publik dan mengurangi anggaran nasional yang diusulkan.

Baca juga: Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Cabut Darurat Militer Setelah Majelis Nasional Beri Suara Menolaknya

"Sebagai partai yang berkuasa, kami merasa sangat meminta maaf kepada publik atas situasi bencana hari ini," kata Han kepada wartawan di Majelis Nasional.

"Presiden Yoon harus menjelaskan secara langsung situasi bencana ini dan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggung jawab, termasuk pemecatan segera menteri pertahanan yang mengusulkan darurat militer," tambahnya.

Kim, mantan kepala Dinas Keamanan Presiden dan ajudan dekat Yoon, dilantik sebagai menteri pertahanan pada bulan September. Kementerian pertahanan mengonfirmasi bahwa Kim mengusulkan darurat militer kepada Yoon.

Han mengatakan partainya akan bekerja untuk meminimalkan dampak terhadap perekonomian dan diplomasi negara, berjanji untuk menyelidiki situasi secara menyeluruh dan mengambil tindakan yang diperlukan. (Kompas.com/Tribunnews)