TRIBUNNEWS.COM - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan akan mencabut darurat militer di Korea Selatan, Rabu (4/12/2024) pagi waktu setempat.

Pengumuman ini disampaikan beberapa jam setelah Korea Selatan memberlakukan darurat militer.

Keputusan pencabutan darurat militer terjadi setelah 190 anggota parlemen yang hadir di ruang sidang Majelis Nasional di Seoul dengan suara bulat, memblokir langkah tersebut.

"Setelah tuntutan Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer, pasukan darurat militer telah ditarik."

"Saya akan menerima tuntutan Majelis Nasional dan mencabut darurat militer melalui rapat kabinet," kata Yoon Suk Yeol, Rabu, dilansir BBC.

Parlemen Korea Selatan Blokir Deklarasi Darurat Militer

Parlemen Korea Selatan, dengan 190 dari 300 anggotanya yang hadir, meloloskan mosi pada Rabu pagi yang mengharuskan darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol dicabut.

Ketua parlemen mengatakan pernyataan darurat militer oleh Yoon tidak sah.

Sementara itu, pejabat militer Korea Selatan mengatakan, darurat militer akan tetap berlaku hingga dicabut oleh Presiden Yoon Suk Yeol, meskipun parlemen telah memberikan suara mayoritas pada hari Rabu untuk memblokirnya.

"Darurat militer akan tetap berlaku hingga dicabut oleh presiden," kata pejabat militer Seoul, menurut penyiar lokal YTN dan laporan media lokal lainnya.

Pengumuman Presiden Korea Selatan

Pada Selasa (3/12/2024) malam, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan, partai-partai oposisi telah menyandera proses parlemen.

Baca juga: Megawati Tanding, Geger Darurat Militer di Korea Selatan Tak Berdampak ke Laga Red Sparks vs Hi-Pass

Yoon Suk Yeol bertekad untuk membasmi "kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu".

Ia mengaku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan untuk menjaga ketertiban konstitusional.

Tak lama setelah Yoon membuat pengumumannya, orang-orang mulai berkumpul di luar gedung parlemen, beberapa dari mereka berteriak agar darurat militer dicabut.

Pasukan militer juga terlihat berusaha memasuki parlemen pada hari Rabu.

Rekaman televisi langsung menunjukkan pasukan yang tampaknya ditugaskan untuk memberlakukan darurat militer berusaha memasuki gedung majelis.

Para pembantu parlemen juga terlihat mencoba memukul mundur tentara tersebut dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran.

Militer mengatakan kegiatan parlemen dan partai politik akan dilarang, dan media serta penerbit akan berada di bawah kendali komando darurat militer.

Diberitakan CNA, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus dari Korea Utara yang bersenjata nuklir, sebaliknya berfokus pada lawan politik dalam negerinya.

Ini adalah pertama kalinya sejak 1980 darurat militer diberlakukan di Korea Selatan.

Pengumuman Yoon muncul saat partainya dan oposisi bertengkar mengenai anggaran.

"Untuk menjaga Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat, dengan ini saya menyatakan darurat militer," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat.

Baca juga: Enam Poin Darurat Militer di Korea Selatan: Seluruh Kegiatan Politik Hingga Demo Dilarang

Presiden tidak memberikan rincian ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir.

"Tanpa memperhatikan penghidupan rakyat, partai oposisi telah melumpuhkan pemerintahan hanya demi pemakzulan, penyelidikan khusus, dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan," tambah Yoon.

"Majelis Nasional kita telah menjadi surga bagi para penjahat, sarang kediktatoran legislatif yang berupaya melumpuhkan sistem peradilan dan administratif serta menggulingkan tatanan demokrasi liberal kita," jelasnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti)