Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Didesak Mundur, Cabut Darurat Militer Protes Meningkat di Jalan
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengumumkan pada hari Selasa bahwa ia akan mengambil langkah untuk mencabut darurat militer yang ia nyatakan
Editor: Muhammad Barir
Indeks MSCI iShares turun 5,1 persen di perdagangan Amerika, penurunan harian terbesar sejak 5 Agustus.
Won Korea Selatan juga melemah terhadap dolar mencapai level terendah dalam lebih dari dua tahun.
Kantor Berita Bloomberg melaporkan, saham perusahaan elektronik raksasa Korea Selatan, Samsung Electronics, yang terdaftar di Bursa Efek London, turun 5% hari ini.
Presiden Joe Biden Memantau
Sebagai bagian dari reaksi tersebut, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden memantau situasi di Korea Selatan dengan “saksama.”
Dia mengatakan bahwa pemerintah “berhubungan dengan pemerintah Republik Korea dan memantau situasi dengan cermat.”
Wakil Menteri Luar Negeri Kurt Campbell juga mengatakan, “Kami dengan cermat mengikuti perkembangan terkini di Republik Korea dengan keprihatinan yang mendalam,” dan menambahkan, “Kami mempunyai harapan dan harapan bahwa setiap perbedaan politik akan diselesaikan secara damai dan dengan cara yang konsisten dengan supremasi hukum,” menurut apa yang dilansir Agence France-Presse.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vedant Patil meminta pihak berwenang di Korea Selatan untuk mematuhi keputusan Parlemen yang mendukung pencabutan darurat militer yang diberlakukan oleh presiden.
Beliau berkata, “Tentu saja yang kami harapkan dan harapkan adalah bahwa hukum dan peraturan yang berlaku di suatu negara akan dipatuhi. Ini termasuk pemungutan suara Majelis Nasional di Korea Selatan.
Seoul adalah salah satu sekutu utama Washington dan menampung ribuan tentara Amerika.
Sementara itu, Tiongkok meminta warganya di Korea Selatan untuk “berhati-hati” setelah memberlakukan darurat militer.
Sebuah pernyataan dari Kedutaan Besar Tiongkok di Seoul mengatakan bahwa mereka “menasihati warga Tiongkok di Korea Selatan untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan keselamatan mereka, membatasi pergerakan yang tidak perlu, dan berhati-hati ketika mengekspresikan pendapat politik mereka.”
Kepresidenan Rusia menegaskan bahwa mereka memantau dengan cermat situasi yang “mengkhawatirkan” tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan: “Situasinya mengkhawatirkan. Kami mengikutinya dengan cermat,” menurut apa yang dilaporkan oleh kantor berita Rusia Interfax.
Situasi di Korea Selatan menimbulkan kekhawatiran Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
