Krisis Politik Sedang Melanda Korea Selatan

TRIBUNNEWS.COM- Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengumumkan pemberlakuan darurat militer Selasa (3/12/2024) lalu, memutuskan untuk menutup gedung parlemen, dan menuduh oposisi bersimpati dengan tetangganya di utara, di tengah krisis politik yang melanda negara tersebut.

Segera setelah pengumuman presiden, saluran televisi menyiarkan gambar langsung yang menunjukkan helikopter mendarat di atap gedung parlemen di Seoul dan menutupnya. 

Presiden Yoon tidak menyebutkan ancaman spesifik apa pun dari negara tetangganya di utara tersebut, melainkan berfokus pada lawan politik dalam negerinya. 

Dia mengatakan dia akan melenyapkan “kekuatan terang-terangan anti-negara dan pro-Korea Utara.”

Kantor berita Yonhap mengutip pihak militer yang mengatakan bahwa kegiatan parlemen dan partai politik akan dilarang, dan media serta penerbit akan berada di bawah kendali kepemimpinan darurat militer.

Sebaliknya, pemimpin oposisi Lee Jae-myung mengutuk tindakan tersebut dan menyerukan warga untuk berkumpul di Parlemen sebagai protes. 

“Keputusan ilegal presiden untuk memberlakukan darurat militer tidak sah", sambil menambahkan dalam pidato yang disiarkan online: 

“Sekarang pergilah ke Majelis Nasional.” “Aku juga akan pergi ke sana.” 

Bertentangan dengan Presiden Yoon, Parlemen memilih untuk segera mencabut darurat militer yang diberlakukan. 

Parlemen, di hadapan 190 dari 300 anggotanya, menyetujui keputusan untuk mencabut darurat militer.

Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran internasional.

Amerika Serikat menyatakan “keprihatinan yang mendalam” dan mengatakan pihaknya memantau dengan cermat situasi sekutunya, Korea Selatan.

Sementara Tiongkok meminta warganya di Korea Selatan untuk “berhati-hati.”

SUMBER: ASHARQ AL-AWSAT