TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Turki secara diam-diam telah meluncurkan rencana untuk mendirikan struktur bayangan paralel untuk memerintah Suriah setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad.

Penggulingan Assad difasilitasi oleh serangan kilat yang didukung intelijen Turki melibatkan pemberontak dan kelompok jihad, demikian yang diketahui Nordic Monitor.

Rencana tersebut, yang awalnya diuji dan sebagian dilaksanakan di wilayah yang dikuasai tentara Turki di Suriah timur laut sejak 2016, akan diperluas ke seluruh negeri jika pemberontak berhasil mempertahankan kendali atas seluruh wilayah Suriah.

Berdasarkan rencana ini, pemerintah Turki bermaksud untuk menunjuk pejabat senior dengan kedok penasihat untuk membantu otoritas Suriah mengelola berbagai portofolio pemerintahan.

Para pejabat ini akan diinstruksikan untuk tetap berada di belakang layar guna menghindari kesan campur tangan dalam urusan internal pemerintah sementara atau penggantinya setelah pemilihan umum yang diantisipasi.

Turki akan membenarkan penempatan sejumlah besar penasihat di berbagai cabang pemerintahan Suriah karena memberikan dukungan penting untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan negara, berbagi keahlian dan membantu membangun kembali lembaga-lembaganya yang melemah.

Agar rencana tersebut berhasil, prioritas utama Turki adalah memperkuat keamanan di Suriah, mengonsolidasikan perolehan wilayah, dan menawarkan harapan bagi jutaan orang yang lelah dengan penindasan, konflik internal, dan kekerasan selama puluhan tahun.

Rencana Turki tersebut membayangkan pengintegrasian pasukan tentara Suriah yang ada ke dalam kekuatan militer baru yang dipimpin oleh Tentara Nasional Suriah (SNA) dan kelompok jihad seperti Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Ankara bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan Amerika di Irak dengan membubarkan seluruh tentara nasional.

Proses de-Baathifikasi di Irak menyebabkan munculnya milisi bersenjata dan konflik serta kekerasan internal selama bertahun-tahun.

Jika konflik seperti itu terjadi di Suriah, hal itu akan berdampak panjang bagi Turki, yang berbagi perbatasan yang keropos sepanjang 911 kilometer dengan Suriah.

Baca juga: Diminta HTS Mundur, Israel Ngotot Tempatkan IDF di Hermon Suriah, Akan Bangun Benteng Pertahanan

Peta jalan tersebut dimulai dengan pembentukan infrastruktur keamanan melalui integrasi milisi dan kelompok pemberontak dengan tentara Suriah dan lembaga penegak hukum, menyusul penyingkiran individu-individu yang pernah terlibat dalam tindak pidana.

Ini tentu saja merupakan tugas yang menantang. Untuk mencegah munculnya milisi bersenjata baru yang dapat menantang pemerintahan pasca-Assad, Ankara menargetkan pemimpin HTS, Ahmed al-Sharaa (Abu-Muhammad al-Julani), untuk terlibat dengan kelompok-kelompok minoritas, termasuk suku Kurdi dan Alawi. Namun, masih belum pasti seberapa berhasil upaya ini.

Di sisi sipil, Ankara berencana untuk memanfaatkan tokoh-tokoh senior Suriah yang merupakan bagian dari oposisi yang berpusat di Istanbul, yang didirikan dengan dukungan dan arahan dari pemerintah Erdogan dan dinas intelijennya (MIT), pada tahun 2011.